Polri: Kasus Pemilu Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif Dihentikan

Dedi menjelaskan, gelar perkara dalam penyidikan kasus tersebut telah melibatkan saksi ahli dan dilakukan secara hati-hati.

Dengan penghentian penyidikan kasus itu, status Slamet Ma'arif sebagai tersangka juga digugurkan. "Sudah tidak tersangka lagi karena dihentikan," jelasnya.

Dedi mengatakan, berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Surakarta, tidak ditemukan cukup bukti terkait unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Slamet.

Gakkumdu sendiri terdiri dari tiga institusi yang mengusut kasus pelanggaran Pemilu yakni Polri, Kejaksaan, dan Bawaslu.

Tetapi menurut Dedi, kasus ini tidak menutup kemungkinan akan dibuka kembali jika kelak ditemukan bukti baru.

"Kalau ada bukti baru yang cukup tak menutup kemungkinan (kasus dibuka kembali)," kata Dedi.

Polda Jawa Tengah (Jateng) sebelumnya menyatakan tiga alasan yang menjadi dasar dihentikannya penyidikan kasus itu. Pertama, perbedaan antara ahli pidana Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Surakarta dalam menafsirkan makna kampanye.

Kedua, unsur mens rea atau niat pelaku belum bisa dibuktikan karena Slamet Ma'arif sebagai tersangka belum menghadiri pemeriksaan hingga saat ini.

Terakhir, kasus ini ditutup karena telah disepakati oleh unsur-unsur Sentra Gakkumdu Surakarta dalam rapat.

Sebelumnya, Slamet Ma'arif dipanggil tim penyidik Polresta Surakarta seiring statusnya yang ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran kampanye, di acara Tabligh Akbar se-Solo Raya pada Minggu (13/1) lalu.

Pemeriksaan awal sendiri sempat dijadwalkan pada Rabu (13/2) kemarin, namun karena alasan banyaknya kegiatan, Slamet meminta ditunda dan oleh penyidik dijadwalkan pada Senin (18/2).

Pemeriksaan juga dipindahkan dari Polres Surakarta ke Polda Jawa Tengah berdasarkan pertimbangan dari penyidik, salah satunya alasan keamanan.

Ia juga dijerat Pasal 521 atau Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.