Polri Periksa Pihak Ditjen Imigrasi terkait Red Notice Joko Tjandra

Awi belum bisa mengatakan siapa pihak Ditjen Imigrasi yang diperiksa hari ini. Dia menilai, saksi yang diperiksa hari ini tergantung siapa yang diutus oleh Direktur Jenderal (Dirjen Imigrasi).

Awi menambahkan, penyidik bakal mendalami apakah ada aliran dana yang kemungkinan saja diterima oleh pihak Ditjen Imigrasi, atas hilangnya nama Joko Tjandra dari daftar red notice.

"Kalau memang perkara pencabutan (red notice) ini sampai ada transaksinya mengalir uang kesana, akan ditelusuri. Penyidik akan follow the money kemana itu arah uang dari saudara Joko Tjandra dan saudari ADK (Anita Kolopaking) sendiri kemana mengalirnya," jelas Awi.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Mabes Polri memeriksa mantan Lurah Grogol Selatan, Asep Subhan. Dia diperiksa pada Selasa kemarin sejak pukul 10.00 -17.00 WIB.

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri, Irjen Pol. Argo Yuwono mengatakan, Asep dicecar 22 pertanyaan. Diantaranya, terkait proses perkenalan dia dengan Anita Kolopaking dan Joko Tjandra dan pertemuannya dengan Anita dan Joko Tjandra di Kelurahan Grogol Selatan.

"(Kemudian) proses pembuatan surat keterangan domisili dan Proses e-KTP terpidana Joko Tjandra dan kedatangan Joko Tjandra  dalam perekaman e- KTP di Kantor Lurah Grogol Selatan," ungkap Argo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa 18 Agustus 2020.

Argo sebelumnya mengatakan pihaknya menetapkan Joko Tjandra terkait kasus surat jalan, surat sehat dan hilangnya nama dia dari daftar red notice.

"Untuk penetapan tersangka tersebut ada dua selaku pemberi dan selaku penerima. Untuk pelaku pemberi ini kita tetapkan tersangka JST (Joko Tjandra) dan kedua TS (Tomy Sumardi pihak swasta)," kata Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat 14 Agustus 2020.

Atas perbuatannya, Joko Tjandra dan TS dijerat Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP. Tak hanya itu, terpidana kasus hak tagih (cessie) bank Bali ini memberikan uang kepada dua Jenderal polisi, agar namanya terhapus dari daftar red notice.

"Ada barang bukti uang US$ 20.000 dan surat, HP, laptop, CCTV yang kita jadikan barang bukti. Selaku penerima PU (eks Karo Korwas PPNS Brigjen Prasetijo Utomo) dan saudara NB (eks Kadiv Hubinter Polri Napoleon Bonaparte)," jelas Argo.

Prasetijo dan Napoleon, dijerat Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP.

"Ancaman hukuman adalah 5 tahun (penjara). Saat ini kami masih dalam proses penyidikan berikutnya," ucap Argo.