PON XX Papua Digelar saat Pandemik, Ledakan COVID-19 Mengancam!

10 Sep 2021, 19:47 WIB

Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD ketika memberikan keterangan pers pada Jumat (10/9/2021). (Tangkapan layar YouTube Kemenko Polhukam)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan, Papua siap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI.

Meski begitu, Mahfud masih menemukan ada beberapa lokasi pertandingan yang ditemukan masalah. Dia berharap permasalahan di lokasi itu rampung sebelum pertandingan perdana yang bakal digelar pada 22 September 2021.

"Tetapi bila masih belum rampung, maka diharapkan bisa selesai sebelum acara pembukaan," ungkap dia ketika memberikan keterangan pers secara virtual langsung dari Papua, Jumat (10/9/2021).

Mahfud mengakui penyelenggaraan PON XX dan Peparnas dihantui potensi kembali munculnya ledakan kasus COVID-19. Apalagi saat ini, status Papua masih berada di Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3. Tetapi, ia menggaris bawahi pengelolaan pandemik COVID-19 dan penyelenggraan PON tetap bisa dilakukan secara paralel.

"Mudah-mudahan upacara pembukaan yang akan dihadiri oleh Presiden Jokowi pada 2 Oktober akan berlangsung lancar, aman, dan meriah. Aman itu artinya aman dari tindakan kriminal sekaligus aman dari COVID-19," tuturnya.

Dalam jumpa pers tersebut, Mahfud mengatakan, acara PON dan Peparnas bakal diikuti 10 ribu atlet dan official dari seluruh Indonesia. Lalu, bagaimana pemerintah memastikan tidak akan muncul klaster baru COVID-19 usai penyelenggaraan PON di Papua? Apalagi varian Delta yang lebih cepat menyebar mendominasi penularan kasus di Tanah Air.

1. Pemerintah klaim bakal memberlakukan prokes ketat untuk cegah klaster COVID-19

Sejumlah orang berpakaian adat nusantara menari di halaman Kantor Gubernur Papua, Sabtu (19/6/2021). Jelang 105 hari Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 edisi Kota Jayapura di tandai pemukulan tifa, pelepasan balon lampion ke udara, tarian nusantara. (ANTARA FOTO/Indrayadi TH)

Mahfud menegaskan selama penyelengaraan PON XX dan Peparnas XVI, akan diberlakukan protokol kesehatan yang ketat, baik bagi atlet, official maupun penonton. Sebab, pemerintah memutuskan setiap pertandingan di lokasi bisa ikut disaksikan penonton secara langsung.

"Syaratnya ada dua bagi penonton yang ingin ikut menonton. Satu, protokol kesehatan dan kedua, jumlahnya akan ditentukan di lokasi sesuai keadaan. Jumlah penonton di masing-masing venue akan ditentukan dalam waktu dekat. Tetapi, tetap tidak boleh berbondong-bondong," kata dia.

Mahfud mengaku mendapatkan penjelasan dari panitia bahwa warga yang ingin menyaksikan pertandingan secara langsung, harus mendaftar secara daring lebih dulu. Panitia pun akan memeriksa status vaksinasi calon penonton, hasil tes rapid antigen, hingga pengecekan suhu tubuh.

Selain itu, calon penonton yang hadir harus lebih dulu mendaftar, ada pula yang akan diundang panitia untuk hadir secara langsung. "Mungkin nanti ada tokoh adat, tokoh agama yang diundang ke sana. Panitia yang akan mengatur siapa saja individu yang bakal diundang," tutur Mahfud.

Sedangkan, bagi warga yang tak hadir bisa menyaksikan melalui televisi dan daring. Pertandingan tersebut bisa diikuti setiap hari. Mahfud mengaku telah berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Baik atlet dan official tidak ada yang takut berangkat ke Papua.

"Kontingennya tetap optimistis (penyelenggaraan PON aman) dan akan disiplin (dalam menjalankan prokes)," kata dia.

2. Pemerintah sengaja memilih Papua sebagai tuan rumah PON XX dan Peparnas XVI

Ilustrasi Pulau Papua (IDN Times/Mardya Shakti)

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud juga mengakui pemerintah memang sengaja menunjuk Papua sebagai tuan rumah PON XX yang semula digelar pada Oktober 2020, ditunda hingga 2021 karena pandemik COVID-19 yang merajalela.

"PON sengaja diselenggarakan di Papua, karena pemerintah ingin ada pesta olah raga nasional yang menjadi tanda bahwa Papua bisa maju sama seperti daerah lain di Indonesia. Semboyannya itu adalah orang bisa," ungkap dia.

Bila penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI berjalan sukses, kata Mahfud, maka hal tersebut menjadi bukti bahwa negara benar-benar hadir di Papua. Sebab, hal-hal yang biasa dilakukan di daerah lain terbukti juga dapat dilakukan di Bumi Cendrawasih. Selama ini, Papua dicitrakan sebagai daerah yang didominasi konflik militer.

"Karena itu, meski kita masih dilanda pandemik, Presiden Jokowi tetap meminta agar PON di Papua tetap terlaksana," tutur dia.

3. Usai penyelenggaraan PON XX, kasus COVID-19 berpotensi kembali melonjak

Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman (dok. Dicky Budiman)

Sementara, menurut pandangan epidemiolog dari Universitas Griffith, Brisbane, Australia, Dicky Budiman, kasus COVID-19 di Papua berpotensi kembali naik usai digelarnya PON XX dan Peparnas XVI. Sebab, acara itu bakal diikuti 10 ribu kontingen.

Dicky mendasarkan pandangannya itu dari penyelenggaraan Olimpiade di Tokyo, Jepang, yang menjadi penyebab kasus COVID-19 di sana kembali melonjak.

Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 di tingkat nasional, akumulasi kasus di Papua per 10 September 2021 adalah 33.040. Akumulasi kasus sembuh mencapai 21.730 dan angka kematian mencapai 377.

Dicky kemudian mengusulkan agar selama penyelenggaraan PON XX, panitia memberlakukan sistem bubble yang ketat dan disiplin. Artinya, panitia harus membatasi pergerakan kontingen dari wisma atlet menuju lokasi pertandingan dan sebaliknya.

"Tidak mungkin PON bisa diselenggarakan dengan nol risiko. Potensi ledakan (kasus COVID-19) tetap ada. Tapi bisa diminimalisasi. Caranya dengan menggunakan sistem bubble agar tidak muncul klaster," ungkap Dicky kepada IDN Times melalui pesan suara pada Jumat (10/9/2021).

Ia juga menyarankan agar semua kontingen yang bakal berangkat ke Papua sudah menjalani karantina minimal tiga hari sebelum pergi. Selain itu, semua kontingen harus melalui tes swab PCR sehari sebelum berangkat. Dicky juga mengusulkan kontingen yang hendak berangkat juga harus mendapatkan vaksinasi dua dosis.

"Kontingen yang berangkat harus dalam satu pesawat yang sama. Kalau bisa diatur untuk charter pesawat bagi satu tim yang sama. Ketika penjemputan pun sebaiknya juga masing-masing provinsi tidak dicampur di dalam busnya," tutur dia.

Selain itu, Dicky mengusulkan agar ada sistem karantina lanjutan di Papua untuk memastikan semua kontingen dalam kondisi sehat. "Kalau bisa masa karantinanya 3X24 jam sebelum pertandingan," ujarnya.