Pos Indonesia Salurkan Bansos Kemensos dan Kemendesa ke Jawa Barat

05 Nov 2020, 21:05 WIB

Foto Febri - Renjana Pictures

Subang, IDN Times - Pandemik Covid-19 yang masif telah menyebabkan korban jiwa dan mengganggu perekonomian seluruh lapisan masyarakat. Berkenaan dengan itu, pemerintah menjamin hadirnya negara untuk melindungi dan memberikan rasa aman dengan berbagai program sebagai jaring pengaman sosial, antara lain program Bantuan Sosial Tunai (BST) melalui Kementerian Sosial dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sebanyak 1.467.082 KPM penerima bantuan mendapat BST yang diwakili 25 KPM dalam seremoni bertajuk "Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Di Kabupaten Subang". Untuk penyaluran BST di Kabupaten Subang kali ini, disaksikan langsung Menteri Sosial Juliari P Batu Bara bersama Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar. PT Pos Indonesia sendiri telah menyalurkan BST tahap 7 sebesar Rp440.124.600.000,- untuk wilayah Jawa Barat. Pada tahap 8, BST akan ada tambahan bantuan yang berasal dari BLT Dana Desa

Dalam sambutannya, Wakil Gubenur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum menyampaikan, demi meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakatnya, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan antara lain pemekaran dan otonomi baru. Wagub mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Sosial karena provinsi Jawa Barat memperoleh bantuan sosial paling besar.

Acara itu juga dihadiri Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam dan PMK, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Iwan Taufik Purwanto, Bupati Subang Ruhimat, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faisal R Djoemadi, Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan Charles Sitorus, Perwakilan Direksi Bank BRI, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Dodo Suhendar, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang Deden Hendriana.

1. Bansos tunai merupakan kolaborasi di era Kementerian Indonesia Maju

Foto Febri - Renjana Pictures

Dalam arahannya, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa bantuan sosial tunai ini merupakan kolabarasi di era Kementerian Indonesia Maju. Ini menunjukan bahwa pemerintah mempunyai komitmen tinggi dalam program bantuan sosial.

Adapun Kemendesa PDTT ada dana desa yang disalurkan sebagai jaring pengaman sosial dalam penanganan Covid-19. Ada sebagian dana desa yang habis dan selanjutnya diambil alih Kementerian Sosial. Abdul Halim pun mengilustrasikan bentuk kerja bersama ini sebagai orkestrasi yang luar biasa antar kementerian.

2. Kolaborasi Kemensos dan Kemendesa merupakan arahan Presiden

Foto Febri - Renjana Pictures

Sementara itu, Menteri Sosial Juliari P Batubara menyampaikan pentingnya peran pemerintah daerah hingga perangkat RT, RW, desa/kelurahan untuk melakukan verikasi terhadap 9 juta warga miskin dalam DTKS, karena mereka yang mengetahui keberadaan warga miskin di lingkungannya. Adanya kolaborasi Kemensos dan Kemendes PDDT ini adalah petunjuk dari presiden. Program dari pemerintah pusat ini didukung langsung oleh pemerintah daerah bantuan sosial ini. Program ini merupakan program jaring pengaman sosial dalam penangan Covid 19.

Target tahun depan di 2021, BST akan tetap berlangsung selama 6 bulan dari awal Tahun 2020. Nilai BST gelombang I sebesar 600 ribu/KPM selama 3 tahap yakni April, Mei, dan Juni. Gelombang II sebesar 300 ribu/KPM selama 6 tahap, yakni Juli hingga Desember 2020. Nilai bantuan disesuaikan karena situasi krisis membaik dan harga mulai stabil.

Untuk Provinsi Jawa Barat mendapat bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI berupa:

1. Program Sembako sejumlah 3.307.882 KPM, dengan nilai Rp.7.608.128.600,-

2. Bantuan Sosial Tunai Sejumlah 1.523.749 KPM, dengan nilai Rp.5.485.496.400.000,-

3. Bantuan Sosial Tunai (Non PKH) Sejumlah 1.801.806 KPM, dengan nilai Rp.900.903.000.000,-

4. PKH sejumlah 1.751.842 KPM dengan nilai Rp.1.268.972.600.000,-

3. Penyaluran bansos serentak dan bertahap

Foto Febri - Renjana Pictures

Dirjen PFM Kemensos Asep Sasa Purnama menyatakan kegiatan itu dilakukan secara serentak dan bertahap di seluruh Tanah Air untuk mengatasi krisis sosial ekonomi bagi warga miskin, melalui jaring pengaman sosial dalam bentuk Bantuan Sosial Tunai (BST).

Untuk Kabupaten Subang mendapat Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial RI berupa:

1. Program sembako sejumlah 121.397 KPM, dengan nilai Rp.279.213.100.000,-

2. Bantuan Sosial Tunai Sejumlah 184.329 KPM, dengan nilai Rp. 663.584.400.000,-

3. Bantuan Sosial Tunai (non PKH) sejumlah 49.265 KPM dengan Nilai Rp.24.632.500.000,-

4. PKH sejumlah 65.943 KPM dengan Nilai Rp.43.157.500.000,-

Alokasi BST Jabar mendapat tambahan dari Data KPM BLT Dana Desa, sebanyak 5.313 KPM, termasuk di Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang ini sebanyak 51 KPM. Dari Pihak Pos Indonesia berharap penyaluran bantuan BST dan BLT bisa berjalan dengan baik dan bisa memulihkan perekonomian di Indonesia.

Saat ini Faisal menyebutkan, BST untuk tahap 7 sudah disalurkan dengan baik untuk wilayah Jabar. Adapun bantuan tambahan Bantuan Sosial Tunai Kemensos dan Kemendes, ada 141.000 keluarga tambahan dari Kemendes yang mendapat Bantuan Sosial Tunai ini. Pihak Pos Indonesia melakukan persiapan untuk penambahan data ini sejak Oktober 2020. Khusus tambahan dari Kemendes ini akan diberikan untuk November dan Desember 2020. Secara keseluruhan penyaluran BST tahap 7 untuk wilayah Jawa Barat ini sudah mencapai 99 persen.

Kabupaten Subang merupakan kabupaten dengan serapan tertinggi dan tercepat di seluruh Indonesia. Hal ini berkat dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah. CSC