PosIND Kembali Kawal Penyaluran Bansos PKH dan Program Sembako

Jakarta, IDN Times — PT Pos Indonesia (Persero), dengan sematan jenamanya PosIND, tahun ini kembali dipercaya sebagai mitra pemerintah dalam menyalurkan program bantuan sosial (bansos).
Dalam triwulan pertama tahun 2025, PosIND mengemban amanah untuk menyalurkan bantuan kepada lebih dari 4,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, Haris, memaparkan bahwa sejauh ini pihaknya telah berhasil menyalurkan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako kepada 3,5 juta KPM dengan total anggaran Rp2,6 triliun.
“Untuk triwulan 1 tahun 2025, Pos Indonesia memperoleh alokasi 4,2 juta penerima manfaat. Dan itu kita mulai kemarin menjelang Ramadan di 21 Februari 2025. Dalam 10 hari, per 2 Maret kemarin kita telah berhasil menyalurkan ke 3,5 juta KPM,” kata Haris.
Menurutnya, pencapaian tersebut menunjukkan komitmen kuat perusahaan dalam mendukung program pemerintah, meskipun terdapat tantangan di beberapa wilayah.
“Jadi secara rata-rata, sesuai dengan target kita 10 hari pertama itu, kita sudah bisa menyalurkan 90 persen, kecuali untuk daerah Papua Barat. Karena memang kondisi daerah yang memang memaksa kita agak sedikit terlambat,” akunya.
1. Provinsi Jawa Barat jadi tertinggi dalam realisasi penyaluran bansos
Haris menjelaskan, penyaluran bansos dengan pencapaian hasil terbaik terdapat di Pulau Jawa, khususnya Provinsi Jawa Barat yang menjadi wilayah dengan capaian tertinggi dalam realisasi penyaluran bansos yang dilakukan Pos Indonesia
“Jawa Barat itu mencapai 98 persen. Karena memang kondisi daerahnya yang mendukung. Transportasinya juga relatif lancar,” kata Haris.
“Sementara di Papua Barat itu memang kondisinya menantang, dengan kondisi geografis yang sulit diakses, sehingga pencapaiannya agak terlambat dibandingkan daerah lain,” tambahnya.
Adapun PosIND menjalankan tiga metode penyaluran bansos yang paling efektif dan efisien, yaitu: pembayaran langsung di Kantorpos, distribusi/pencairan melalui komunitas, dan pengantaran langsung ke rumah KPM atau door to door.
Haris mengungkapkan persiapan yang dilakukan termasuk pemetaan wilayah serta perhitungan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang dibutuhkan.
Ia menambahkan, jika mereka ingin target tercapai dalam 10 hari bisa tercapai 90 persen maka petugas di lapangan sudah punya hitungan berapa alokasi waktu yang dibutuhkan yang diselaraskan dengan jumlah KPM yang harus mereka distribusikan.