Jakarta, IDN Times - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat akumulasi nilai kejahatan mencapai sebesar Rp44,2 triliun, terhitung sejak 2016-2020.
Nilai kejahatan tersebut berasal dari 336 putusan perkara pencucian uang yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah teridentifikasi dalam kajian Naskah Penilaian Risiko atau yang dikenal sebagai National Risk Assessment (NRA) 2021.
Adapun, dari jumlah tersebut PPATK menyatakan bahwa nilai kejahatan terbesar ada pada tindak pidana narkotika sebesar Rp21,5 triliun atau sekitar 48,67 persen dari total akumulasi nilai kejahatan yang terkumpul sejak 2016-2020.
"Kemudian tindak pidana penipuan sebesar Rp14,2 triliun atau 32,08 persen, tindak pidana korupsi sebesar Rp5,05 triliun atau 11,4 persen, dan tindak pidana penggelapan sebesar 2,94 persen," ujar Kepala PPATK, Dian Ediana Rae, melalui keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Kamis (19/8/2021).
Berikutnya, Dian melanjutkan, ada tindak pidana di bidang perbankan dengan persentase 1,36 persen, tindak pidana transfer sebesar 1,07 persen, dan tindak pidana di bidang perpajakan 1,05 persen.
"Kondisi tersebut tentunya dapat merusak integritas sistem keuangan dan perekonomian nasional," katanya.
Dian kemudian menambahkan bahwa pandemik COVID-19 yang telah terjadi sejak awal tahun lalu mampu memunculkan risiko tindak pidana pencucian uang alias TPPU lebih tinggi.
Beragam jenis kejahatan seperti penipuan, korupsi, narkotika, transfer dana, dan penggelapan memiliki potensi risiko tinggi terhadap TPPU di Indonesia.
"Secara riil terdapat beberapa kasus selama pandemik COVID-19, di antaranya terkait kejahatan pengalihan transfer dana atas transaksi bisnis atau Business Email Compromise (BEC) dan korupsi terkait penyalahgunaan bantuan sosial. Sementara untuk pelaku kejahatan yang memiliki risiko tinggi TPPU di antaranya adalah dari korporasi dan perorangan," tutur Dian.
Dian menyebutkan, penipuan, korupsi, transfer dana, narkotika, dan informasi transaksi elektronik (ITE) merupakan jenis tindak pidana asal TPPU yang berkategori ancaman tinggi TPPU ke Indonesia (Inward Risk).
"Akhir-akhir ini, Indonesia seringkali menjadi negara tujuan pengalihan transfer dana dalam kasus penipuan transaksi bisnis atau Business Email Compromise oleh sindikat jaringan internasional," ujar Dian.
Dia merinci kasus penipuan transaksi bisnis yang terjadi di Indonesia selama pandemik antara lain kasus pembelian peralatan COVID-19 dari Italia sebesar Rp56 miliar, Belanda sebesar Rp27 miliar, Yunani sebesar Rp111 miliar, dan Argentina sebesar Rp40 miliar.
Dian pun menjelaskan hasil NRA 2021 yang di dalamnya terdapat beberapa perubahan dan kondisi ancaman baru terhadap aspek pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT/PPSPM.
Dalam NRA 2021, diketahui bahwa korupsi dan narkotika menjadi dua jenis tindak pidana asal TPPU yang berisiko tinggi TPPU domestik. Ada beberapa contoh kasus TPPU hasil korupsi, yang di antaranya melibatkan kepala daerah dan partai politik, sektor sumber daya alam, serta pengelolaan keuangan dana investasi.
Contoh kasus TPPU hasil korupsi yang telah melibatkan sejumlah kepala daerah dan berafiliasi dengan partai politik adalah kasus ZH senilai Rp54,4 miliar.
Kemudian contoh kasus TPPU hasil korupsi sektor SDA berakibat kerugian negara sebesar Rp37,8 triliun dan kasus korupsi pengelolaan keuangan dana investasi juga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp16,81 triliun.
Tak hanya itu, Dian juga menyatakan bahwa korupsi dan narkotika juga menjadi jenis tindak pidana asal yang berkategori ancamam tinggi TPPU ke luar negeri (outward risk).
Contohnya adalah pengungkapan kasus TPPU hasil narkotika jaringan GB dengan data transaksi semua pihak terkait terperiksa sebesar Rp6,4 Triliun, FY sebesar Rp27 triliun, dan LB sebesar Rp181 triliun yang merupakan Jaringan Narkotika Internasional.
Kemudian, ada juga pengungkapan kasus TPPU hasil Korupsi Transnasional seperti Kasus Korupsi Garuda ES sebesar Rp87,46 miliar, Kasus Bendahara Partai NZ sebesar Rp627,86 miliar, Kasus Kepala Daerah terkait Suap Korupsi Sektor Sumber Daya Alam sebesar Rp40,26 miliar, Kasus Korupsi Proyek Pengadaan E-KTP senilai Rp5,9 triliun.