PPKM Tak Efektif, Satgas: Banyak Pelanggar Protokol Kesehatan

02 Feb 2021, 19:15 WIB

Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito di Kantor Presiden, Jakarta (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah mengkaji setiap kebijakan penanganan pandemik COVID-19, termasuk kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan 11 Januari 2021 hingga 8 Februari 2021.

"Pemerintah tentunya akan mengkaji berbagai kebijakan untuk menekan peningkatan kasus positif yang muncul di masyarakat," kata Wiku dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/2/2021).

1. Satgas: Masih banyak pelanggaran protokol kesehatan saat PPKM

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan situasi penularan COVID-19 di wilayah DKI Jakarta perlu mendapatkan perhatian masyarakat secara luas dalam konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Wiku mengatakan pelaksanaan PPKM Jawa-Bali bisa berjalan efektif apabila masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan COVID-19. Sebab, kata Wiku, selama PPKM masih banyak pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

"Selama pemberlakukan PPKM jilid 1, masih banyak ditemukan masyarakat yang belum patuh terhadap protokol kesehatan 3M, termasuk juga masih banyak melakukan mobilitas, yang keduanya dapat meningkatkan risiko penularan," kata Wiku.

2. Satgas COVID-19 akan memperbanyak posko pengawasan PPKM di tingkat RT/RW

Seorang warga yang tidak mengenakan masker melintas, di depan mural yang berisi pesan waspada penyebaran virus corona. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Wiku mengatakan pemerintah akan menambah jumlah posko pengawasan PPKM di level RT/RW sehingga pengawasan bisa semakin luas.

"Posko-posko ini akan tersebar secara nasional dan dibentuk serta dikelola oleh Satgas penanganan COVID-19, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dan juga mencakup unsur-unsur dari TNI, Polri, dari tokoh masyarakat, dan tokoh agama," kata Wiku.

3. Jokowi kritik kebijakan PPKM, dinilai tidak efektif

Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas di Istana pada Senin (16/11/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali tidak efektif menekan penyebaran COVID-19.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan esensi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat ialah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan COVID-19.

"Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," kata Jokowi. Jokowi juga sebut gara-gara PPKM ekonomi menurun sementara angka COVID-19 malah meroket.

“Ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya gak apa-apa asal COVID-nya turun, tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong betul-betul dikalkulasi, dihitung, supaya kita dapat sebuah formula," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan hingga saat ini belum ada formula yang terbukti tepat dan efektif menurunkan penyebaran COVID-19.

“Negara lain gak ada. Yang benar yang mana enggak ada, yang lockdown juga eksponensial," kata Jokowi.