Prabowo Beri Rp4 M per Daerah di Sumatra Atasi Bencana: Jangan Korupsi!

08 Des 2025, 07:30 WIB

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) penanganan bencana banjir Sumatra di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025) (dok. Sekretariat Presiden)

Intinya sih...

Prabowo instruksikan penghitungan kebutuhan anggaran bagi pemerintah provinsi secara terpisah, wilayah dengan dampak terberat mendapat prioritas.
Rumah hingga fasilitas publik ikut rusak, biaya penerbitan ulang dokumen seperti KTP, ijazah, sertifikat tanah, hingga surat kendaraan bermotor dihapuskan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto memberikan dana bantuan sebesar Rp4 miliar untuk setiap kabupaten dan kota yang terdampak bencana di kawasan Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat. Kebijakan ini bertujuan memenuhi kebutuhan warga, terutama bagi kelompok rentan seperti bayi dan perempuan.

Keputusan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025). Pada rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, melaporkan kondisi Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) di 52 daerah terdampak yang kini menipis karena memasuki akhir tahun anggaran.

Tito mengatakan, distribusi logistik utama seperti bahan pangan, bahan bakar, dan beras dari pemerintah pusat telah berjalan. Namun, pemerintah daerah masih mengalami kendala pendanaan untuk menyediakan kebutuhan spesifik pengungsi, seperti popok bayi dan pembalut wanita.

“Biasanya yang kami temukan waktu datang ke lapangan, misalnya pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan, dan lain-lain. Biasanya mereka minta kepada pemerintah untuk masuk ke daerah,” ujar Tito.

Mendagri menyebutkan, bantuan lintas provinsi senilai Rp34 miliar, termasuk alokasi Rp3 miliar untuk Kota Lhokseumawe, telah disalurkan.

“Kalau mungkin Bapak berkenan, 52 kabupaten-kabupaten ini karena kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu Rp2 miliar untuk pegangan mereka, untuk membantu masyarakat dalam hal-hal kecil ini, Pak,” usul Tito.

Presiden Prabowo segera merespons usulan tersebut untuk memastikan detail alokasi per wilayah.

“Itu apa, per kabupaten?” tanya Prabowo.

“Per kabupaten, 52 kali 2, Pak,” jawab Tito.

Presiden kemudian memutuskan untuk menyetujui nilai bantuan yang lebih besar dari rekomendasi awal Mendagri.

“Pak Mendagri, Anda minta Rp2 miliar per kabupatennya. Saya kasih Rp4 miliar,” tegas Prabowo.

1. Bantuan khusus provinsi

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) penanganan bencana banjir Sumatra di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025) (dok. Sekretariat Presiden)

Selain dana bagi tingkat kabupaten dan kota, Kepala Negara juga menginstruksikan penghitungan kebutuhan anggaran bagi pemerintah provinsi secara terpisah. Dia memastikan, wilayah dengan dampak terberat akan mendapat prioritas.

“Untuk provinsi, nanti provinsi dihitung. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya? Kirim 20 miliar. Nanti Sumatra Utara berapa, nanti gubernurnya suruh ketemu saya,” kata Prabowo.

Di hadapan para gubernur, Presiden menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung penuh para kepala daerah dalam penanganan krisis ini.

“Kalian panglima-panglima terdepan, kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat. Yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian, supaya kalian tidak ragu-ragu,” kata dia.

2. Dokumen warga yang hilang atau rusak akan digratiskan pembuatannya

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) penanganan bencana banjir Sumatra di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025) (dok. Sekretariat Presiden)

Dalam bencana di Sumatra, sejumlah rumah hingga fasilitas publik ikut rusak. Kerusakan ini berdampak pada hilangnya dokumen penting milik warga, seperti KTP, ijazah, sertifikat tanah, hingga surat kendaraan bermotor. Tito menyarankan agar biaya penerbitan ulang dokumen tersebut dihapuskan.

“Untuk dokumen KTP di bawah Kementerian kami, sudah kami gratiskan, Pak. Tapi mungkin yang untuk ijazah dari Kemendikbuddasmen, kemudian STNK–BPKB dari Kapolri, sertifikat ATR–BPN, supaya tidak memberatkan mereka, digratiskan,” ujar Tito.

Presiden menyambut positif usulan tersebut dan meminta jajarannya melakukan perhitungan teknis.

“Oke, nanti dihitung semua,” kata Prabowo.

Prabowo juga memberikan motivasi kepada para bupati yang hadir untuk tetap tegar melayani masyarakat.

“Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” ucap dia.

3. Prabowo ingatkan untuk tidak korupsi

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) penanganan bencana banjir Sumatra di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025) (dok. Sekretariat Presiden)

Lebih lanjut, Presiden Prabowo memberikan peringatan tegas agar tidak ada penyelewengan dana bencana. Dia meminta aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk mengawasi distribusi bantuan secara ketat agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan pribadi.

"Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan tindak sangat keras. Jangan ada mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Jadi kepolisian, semua pihak periksa. Pemda, catat kalau ada yang nakal-nakal, lipat gandakan harga dan sebagainya," kata Prabowo.

Prabowo menekankan pentingnya integritas seluruh elemen pemerintahan dalam menghadapi situasi sulit ini.

"Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan. Kita harus melihat perspektif yang lebih besar. Jadi kita harus tahu bahwa kalau ada cobaan kita harus lihat juga masalah bangsa yang lebih besar," ucap dia.