Prabowo-Gibran Ditantang Mundur dari Pejabat, TKN: Rakyat yang Rugi

Habiburokhman menilai bahwa rakyat akan rugi apabila Prabowo dan Gibran mundur dari jabatannya saat ini. Prabowo diketahui menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sementara Gibran Wali Kota Solo.

"Kalau Pak Prabowo kan ini sosok yang sangat berintegritas, dan kinerjanya cemerlang, tentu rakyat rugi kalau Pak Prabowo mundur, rakyat sulit cari tokoh yang sepadan dengan beliau di posisi Kemenhan saat ini," tuturnya.

"Mas Gibran kan sangat berintegritas, mana ada dia membuat kebijakan yang merugikan orang lalu menguntungkan dirinya sendiri, silakan dinilai saja. Jadi enggak usah nantang nantang kalau dia beliau (Mahfud) ini malu dikasih skor 5 sama Pak Ganjar soal penegakan hukum, ya gak apa-apa mundur, silakan," sambung dia.

Sebelumnya, Ganjar menyarankan menteri-menteri maupun pejabat publik yang ikut Pilpres 2024 untuk mundur dari jabatannya. Pernyataan itu Ganjar tujukan kepada Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Muhaimin Iskandar, hingga Mahfud MD.

Pernyataan itu Ganjar sampaikan saat menanggapi desakan Fraksi PDIP di DPRD Solo yang meminta Gibran mundur. Gibran didesak mundur karena kinerjanya sebagai Wali Kota Solo dianggap tidak optimal karena sibuk kampanye.

"Kalau baiknya memang mundur, semuanya pejabat publik. Termasuk mungkin kalau bicara Mas Gibran, ya Pak Mahfud juga, Cak Imin juga, Pak Prabowo juga," kata Ganjar ditemui di Magetan, Jawa Timur, Jumat (19/1/2024).

Ganjar menjelaskan dalam kontestasi Pilpres 2024, hanya dirinya dan Anies tidak sedang menjabat di lembaga atau kementerian apa pun. Namun, mantan Gubernur Jawa Tengah itu tak memungkiri para kontestan Pilpres 2024 memang tidak diharuskan mundur karena aturannya tak mengharuskan hal tersebut.

Ganjar menyebut dengan tak diwajibkannya para capres-cawapres itu mundur, maka akan ada peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan.

"Potensi penyalahgunaan kewenangan, terus kemudian tidak akan fokus pada pekerjaannya. (Padahal) kalau mundur, selesai," imbuh dia.

Sementara itu, cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD mengaku akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam di waktu yang tepat. Dia mengaku ingin memberikan contoh, bahwa dirinya tak ingin memanfaatkan jabatan menteri untuk kepentingan politik Pilpres.2024.

"Saya juga ingin memberi contoh kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, apakah saya masih menggunakan kedudukan saya untuk memanfaaatkan fasilitas negara atau tidak," ujar Mahfud dalam acara Tabrak Prof! yang disiarkan di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (23/1/2024).

Mahfud lantas memastikan, selama tiga bulan menyandang status resmi sebagai cawapres, dia tak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik.

"Ini saya sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara saya masih berkantor di Polhukam secara rutin, semua tugas-tugas, surat-surat masuk pasti selesai tidak kurang dari seminggu," tegasnya.

Oleh sebabnya, Mahfud menekankan kepada jajaran pemerintah daerah agar tidak menyambut dirinya saat berkampanye ke berbagai daerah.

"Meskipun saya cawapres dan saya minta dengan pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya ketika saya ke daerah, karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu menggunakan fasilitas pemerintahan," ungkap dia.

Mahfud berharap, etika politik dan kepemimpinan yang ditunjukkannya itu bisa menjadi contoh bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden lain.

"Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain, calon presiden, calon wakil presiden. Jangan mau dijemput pejabat daerah, jangan mau diantar, didampingi, hanya minta pengamanan saja kepada polisi," imbuh dia.