Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Presiden Prabowo hadir dalam acara Indonesia - China Reception Business di Jakarta (YouTube.com/Sekretariat Presiden)
Presiden Prabowo hadir dalam acara Indonesia - China Reception Business di Jakarta (YouTube.com/Sekretariat Presiden)

Intinya sih...

  • Presiden Prabowo menggagas program Sekolah Rakyat karena 227 ribu anak usia SD belum dan tidak sekolah, serta 499 ribu anak SMP dan 3,4 juta anak SMA.

  • Kendala utama bukan biaya sekolah, melainkan biaya pendukung lain seperti seragam. Sebanyak 76 persen keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi.

  • Perpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan diterbitkan untuk kolaborasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam membantu Sekolah Rakyat.

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan 100 lokasi baru untuk Sekolah Rakyat yang akan mulai dibuka pada Agustus hingga September 2025. Sebelumnya, Prabowo hanya memerintahkan 100 lokasi Sekolah Rakyat.

Lokasi tambahan tersebut akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) baik milik Kemenaker maupun Pemda di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bagian dari tahap rintisan kedua program prioritas ini.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung dari Presiden. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Forum Nasional Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2025.

“Program Sekolah Rakyat ini program gagasan Presiden, bukan program Kementerian Sosial, tapi kemudian perlu didukung dan disupport oleh Bapak-Ibu sekalian,” ujar Robben dalam keterangan, Kamis (26/6/2025).

1. Sebanyak 1. 227 ribu anak usia SD belum dan tidak sekolah

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf berdialog dengan calon siswa Sekolah Rakyat di Gandaria Jakarta Selatanl, Rabu (25/6/2025) (Dok. Kemensos)

Presiden menggagas program ini berdasarkan fakta tingginya angka anak tidak sekolah di berbagai daerah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa terdapat 227 ribu anak usia SD belum dan tidak sekolah.

Untuk tingkat SMP, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 499 ribu anak. Sekitar 3,4 juta anak usia SMA terdata tidak bisa atau belum pernah sekolah.

2. Kendala biaya pendukung lain

Wamensos, Agus Jabo Priyono dan Wakil Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), M Qodari tinjau sekolah rakyat di Bekasi. (Dokumen Kementerian Sosial)

Robben menekankan bahwa kendala utama bukan terletak pada biaya sekolah, melainkan biaya pendukung lainnya.

“Iya gratis dari sisi operasional sekolahnya. Tapi ternyata menuju ke sekolah itu butuh biaya, mungkin seragamnya juga butuh biaya,” kata dia.

3. Sebanyak 76 persen keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi

Mensos Syaifullah Yusuf berdialog dengan calon siswa Sekolah Rakyat di Gandaria Jakarta Selatan, Rabu (25/6/2025) (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, sebanyak 76 persen keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Presiden juga mencermati bahwa tren ini terus meningkat setiap tahun di semua jenjang pendidikan.

Merespons kondisi tersebut, Presiden menerbitkan Perpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk berkolaborasi.

“Beliau memerintahkan kepada kita semuanya untuk sama-sama berkolaborasi,” tegas Robben.

Pemerintah telah membentuk Tim Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang melibatkan satuan tugas dari lintas kementerian dan pemerintah daerah. Untuk tahap awal, 100 titik telah ditetapkan sebagai lokasi rintisan dan akan mulai melaksanakan pembelajaran pada Juli 2025.

Editorial Team