Jakarta, IDN Times - Presiden RI, Prabowo Subianto, mengenang situasi pada era orde baru ketika pemerintah sempat mengambil langkah ekstrem terhadap institusi Bea Cukai karena dinilai bermasalah.
“Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintahan kita. Bea Cukai harus kita perbaiki, saya masih ingat di zaman orde baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup Bea Cukai, kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik,” ujar Prabowo dalam pidato Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).
Sebelum menyampaikan hal tersebut, Prabowo menyinggung praktik penipuan ekspor yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun di Indonesia. Dia mengatakan, praktik tersebut terjadi melalui manipulasi laporan nilai dan jumlah komoditas ekspor atau under invoicing.
Menurut Prabowo, praktik itu menyebabkan kerugian besar bagi negara karena hasil ekspor yang sebenarnya tidak dilaporkan sesuai fakta di lapangan. Dia mengatakan, modus tersebut dilakukan dengan menjual komoditas ke perusahaan milik sendiri di luar negeri dengan harga jauh di bawah harga sebenarnya.
“Selama 34 tahun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut (export) under invoicing. Under invoicing adalah sebenarnya penipuan. Yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri, dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke luar negeri yang harganya jauh di bawah harga sebenarnya. Ini yang terjadi, ini adalah data dari PBB,” kata Prabowo .
Prabowo menjelaskan, praktik manipulasi itu bisa dilakukan saat pelaporan di pelabuhan Indonesia. Namun, kata dia, data di negara tujuan tetap tercatat sesuai jumlah sebenarnya sehingga perbedaan data mudah terlihat.
Dia mengatakan, praktik tersebut terjadi pada sejumlah komoditas strategis, mulai dari batu bara hingga kelapa sawit.
“Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, bisa bohong di negara kita, kita kirim 10 ribu ton batu bara, kita hanya laporan 5.000 ton. Bisa di Indonesia, di sana gak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, terjadi hampir semua komoditas, itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan,” ujar dia.
Prabowo menegaskan, pemerintah harus berani mengakui berbagai persoalan yang terjadi di sektor tata kelola perdagangan dan penerimaan negara. Dia pun menyoroti pentingnya pembenahan lembaga pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
“Kita harus berani mengatakan apa adanya,” kata dia.