Mengapa Prabowo-Sandi Tak Jadi Tanyakan Kasus Novel di Debat Capres?

19 Jan 2019, 05:00 WIB

---

Jakarta, IDN Times - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 rupanya urung mengangkat isu teror air keras yang menimpa Novel Baswedan dalam debat pada Kamis malam kemarin. Padahal, sebelumnya, baik Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sudah berkomitmen ingin mengangkat isu tersebut. Apalagi sejak awal debat, kubu Prabowo sudah menggiring narasi bahwa kelompok paslon nomor urut 01 sudah melakukan ketidakadilan di bidang hukum.

Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said mengatakan mantan petinggi militer itu mencoba untuk bersikap santun.

"Sehingga untuk kasus Novel yang sudah menjadi pengetahuan umum, Prabowo bersikap sangat santun untuk tidak terlalu menohok. Tapi, publik tahu bahwa masih ada masalah yang tersimpan," kata Sudirman di area Bidakara pada Kamis malam (17/1).

Jawaban lebih jelas disampaikan oleh Sandiaga yang ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu sesungguhnya sudah menyiapkan catatan khusus terkait kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Tapi, Prabowo justru melarangnya untuk menyerang Jokowi-Ma'ruf dengan menggunakan isu Novel.

"Terus terang (kasus Novel) ada di note saya untuk diangkat. Tapi, Pak Prabowo bilang (tidak usah) ya akhirnya tidak jadi, karena tidak ingin menimbulkan hal yang bermacam-macam," kata Sandi pada Jumat malam kemarin.

Lalu, bagaimana skenario semula apabila kasus Novel jadi diangkat di dalam debat yang digelar di Hotel Bidakara pada Kamis malam kemarin?

1. Sandi sudah mengatur untuk menggunakan waktu sekitar 30 detik dan membahas mengenai Novel

(Prabowo tengah dipijat oleh Sandiaga Uno) ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Menurut Sandi, apabila ada waktu tambahan selama 30 detik, maka ia akan menggunakannya untuk menegaskan ia dan Prabowo akan menuntaskan kasus teror air keras yang mandek pengusutannya oleh Polri. Padahal, waktu sudah berlalu hampir dua tahun. Jadi, waktu tambahan itu, bukan akan digunakan untuk melempar pertanyaan ke kubu Jokowi-Ma'ruf soal Novel.

"Saya akan menegaskan Prabowo-Sandi akan membentuk tim internal itu dan penuntasan kasus Novel Baswedan akan menjadi program utama," kata dia.

Namun, poin tersebut baru bisa terealisasi, apabila keduanya terpilih sebagai presiden dan wakil presiden di pemilu 17 April 2019.

"Poin utamanya, kami akan sampaikan tentunya bukan pada kesempatan debat, tetapi pada nanti jika Allah SWT memberi mandat, akan kami jadikan program utama di 100 hari," katanya lagi.

2. Wadah Pegawai KPK berharap siapa pun yang terpilih menjadi presiden, maka tetap berkomitmen memperkuat lembaga antirasuah

(Wadah Pegawai KPK ketika memberikan keterangan pers) IDN Times/Santi Dewi

Sementara, Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap mengatakan walaupun kasus mengenai teror air keras kepada Novel tidak jadi diangkat di dalam debat, ia berharap hal tersebut tidak dilupakan oleh kedua capres.

"Kami tetap berharap siapa pun nanti yang terpilih menjadi presiden, nantinya tetap berkomitmen untuk memperkuat KPK, termasuk salah satunya dengan melindungi pegawai," ujar Yudi melalui pesan pendek kepada IDN Times pada Jumat pagi (18/1).

Cara memberikan perlindungan yang terbaik bagi pegawai KPK, kata Yudi, bukan dengan memasang kamera CCTV di kediaman pegawai lembaga antirasuah yang rentan diserang, melainkan dengan mengungkap pelaku teror.

"Karena itu merupakan satu-satunya cara untuk menghentikan teror yang menimpa pegawai KPK," kata dia.

Dalam catatan Wadah Pegawai, sejak KPK berdiri hingga 2019, setidaknya sudah ada sembilan kali teror yang menimpa lembaga antirasuah. Semua teror itu sudah dilaporkan ke Polri, tetapi belum ada satu pun yang berhasil terungkap.

Sayangnya, komitmen perlindungan terhadap pegawai KPK pun juga tidak disinggung oleh kedua capres. Apa tanggapan Yudi? Keduanya, malah fokus memperkuat KPK dengan berjanji akan menambah anggaran dan personel.

"Justru perlindungan terhadap pegawai jangan dilupakan. Bagaimana mungkin memberantas korupsi jika teror-teror yang berdatangan dibiarkan saja dan tidak terungkap," katanya lagi.

3. Ketua KPK sudah menyampaikan tidak memasukan isu Novel Baswedan ke dalam daftar pertanyaan

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

Sebelumnya, Ketua KPK, Agus Rahardjo sudah menyampaikan tidak memasukan isu penyerangan penyidiknya sendiri itu ke dalam lima daftar pertanyaan mengenai korupsi. Lho, mengapa? Sebab, Agus sudah sepakat dengan lima panelis lainnya tidak akan mengangkat kasus tertentu.

"Pada waktu kita ketemu dengan dengan (panelis) pilihan KPU, utusan dari masing-masing paslon, Bu Bivitri dan Pak Margarito, di sana sudah ada kesepakatan tidak boleh ngomong kasus. Jadi, tidak boleh menyebutkan dari kasus apa," kata Agus pada (9/1) kemarin.

Ia juga menegaskan kesepakatan lainnya di antara panelis yaitu siapa pun yang nantinya menjadi Presiden, maka tidak akan mereka permalukan. Namun, panelis lainnya, Bivitri Susanti menjelaskan, pertanyaan mengenai Novel atau kasus HAM masa lalu tetap berpeluang ditanyakan di saat kedua paslon melakukan sesi tanya jawab tersebuka.

4. KPU dipertanyakan publik karena tidak ikut mengangkat kasus Novel

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari justru merasa janggal apabila isu sepenting kasus teror terhadap Novel malah absen dibahas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, itu sama saja melihat banyak hal penting lalu diabaikan.

"Publik pasti akan menilai ke sana. Bahkan, ternyata ada rencana untuk mengabaikan kasus Novel karena ada rencana politik yang mengitari KPK maupun KPU, saya sempat menduga pasangan lain yang mengira itu akan menjadi kelemahan pasangan lain, akan memanfaatkannya," ujar Feri melalui telepon dengan IDN Times pada (4/1).

Ia menambahkan KPU akan dipertanyakan oleh publik apabila isu sebesar teror air keras yang menimpa Novel yang sudah dibicarakan selama bertahun-tahun lalu tidak masuk ke dalam daftar pertanyaan.

"Itu seharusnya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara (debat), jangan kemudian penyelenggara mencoba membebani aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK dengan hal-hal semacam ini," kata dia lagi.

Sebagai penyelenggara, seharusnya KPU, kata Feri, bisa menangkap aspirasi publik, tanpa harus diingatkan oleh KPK untuk memasukan pertanyaan mengenai teror yang menimpa Novel.