Jakarta, IDN Times - Pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno didampingi bersama sejumlah petinggi partai koalisinya, mengkritisi situasi ekonomi tanah air yang dinilai sudah sangat meresahkan banyak masyarakat Indonesia.
Prabowo dan Sandiaga berpendapat pemerintah harus segera ambil langkah konkret untuk menyelamatkan perekonomian nasional.
Sandiaga mengaku prihatin terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Mulai dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga naiknya sejumlah kebutuhan bahan pokok seperti kedelai.
“Kami amat prihatin dengan melemahnya kurs rupiah yang berkepanjangan yang tentunya memberatkan perekonomian nasional khususnya rakyat kecil yang cepat atau lambat harus menanggung kenaikan harga-harga kebutuhan pokok termasuk harga kebutuhan makanan sehari-hari rakyat kecil, seperti tahu dan tempe,” ujar Sandiaga di kediaman Prabowo Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (7/9).
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan jatuhnya nilai kurs rupiah karena lemahnya fundamental ekonomi yang meliputi defisitnya neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.
Selain itu penurunan di sektor manufakturing juga menjadi salah satu kendala untuk tumbuhnya pertumbuan ekonomi di tanah air.
“Sektor manufakturing yang pernah mencapai hampir 30 persen PDB (Product Domestic Bruto) pada tahun 1997, sekarang tinggal 19 persen PDB. Hal ini tentu mengganggu ketersediaan lapangan kerja dan ekspor kita,” terangnya.
“Melemahnya fundamental ekonomi ini tidak terlepas dari hemat kami bahwa selama ini terjadi suatu kekeliruan dalam orientasi dan strategi pembangunan ekonomi. Antara lain tidak berhasilnya pemerintah dalam mendayagunakan kekuatan ekonomi rakyat sehingga kebutuhan pangan semakin tergantung pada impor seperti Beras, Gula, Garam, Bawang Putih, dan lain-lain,” sambungnya.
Lebih jauh mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini menyarankan kepada pemerintah agar perlu mewaspadai dan segera mengambil langkah konkrit untuk mengatasi masalah tersebut.
“Mendayagunakan ekonomi nasional untuk mengurangi impor pangan dan impor barang konsumsi yang tidak urgent, bersifat pemborosan, dan barang mewah yang ikut mendorong kenaikan harga harga bahan pokok sera mengurangi secara signifikan pengeluaran pengeluaran APBN dan APBD yang bersifat konsumtif, seremonial, dan yang tidak mendorong penciptaan lapangan kerja," katanya.