Prahara Haji, Ongkos Turun Jemaah Malah Merana

Ketua PPIH Arab Saudi, Muchlis M Hanafi, mengatakan ada sejumlah hal yang menjadi pemicu jemaah tak dapat tenda di Arafah. Dia menyebut, masalah dipicu karena teknis, sosial, dan kultural yang berdampak pada kepadatan tenda serta masalah distribusi logistik.

“Atas nama Ketua PPIH Arab Saudi, saya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan sebagian jemaah haji Indonesia,” kata Hanafi dilansir dari laman resmi Kemenag, Sabtu (7/6/2025).

Dalam kesempatan itu, Muchlis menyebut ada sejumlah masalah yang mengakibatkan jemaah Indonesia tak dapat tenda di Arafah.

"Misalnya, tenda berkapasitas 350, sebenarnya baru dihuni 325 jemaah dari satu kelompok, namun tidak dapat diakses jemaah lain, bahkan meski dari markaz yang sama,” ujar Muchlis.

Selain itu, pemberangkatan jemaah berbasis hotel juga menjadi penyebab sulitnya penataan dan penempatan jemaah di tenda.

“Karena sistem keberangkatan dari Makkah ke Arafah menggunakan pendekatan berbasis hotel, bukan berdasarkan markaz atau syarikah, maka tenda-tenda tertentu terisi penuh lebih dulu," ucap dia.

Direktur BPKH Limited, Sidiq Haryono, meminta maaf atas keterlambatan makanan jemaah haji pada 14 Zulhijah 1446 H, atau setelah menjalani puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna). BPKH Limited mengakui, proses distribusi makanan belum optimal.

“Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada para jemaah atas keterlambatan layanan konsumsi pada hari pertama pasca-Armuzna. Beberapa mitra dapur mengalami gangguan operasional yang berdampak pada ketepatan distribusi," ujar Sidiq dalam keterangannya, dikutip Jumat (13/6/2025).

"Kami segera mengambil langkah cepat dengan mendistribusikan makanan pengganti seperti nasi bukhari, shawarma, dan makanan siap saji (RTE), namun kami menyadari hal tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan," sambungnya.

Selang beberapa hari, BPKH Limited menyalurkan dana kompensasi sebesar 862 ribu SAR atau Rp3,7 miliar untuk 42 ribu jemaah haji.

“Kompensasi ini bukan sekadar bentuk pemulihan, tetapi juga simbol penghormatan atas hak-hak jemaah. Kami berharap langkah ini menjadi standar yang diteladani oleh seluruh penyedia layanan haji, demi menjaga integritas dan kualitas pelayanan haji secara keseluruhan,” ujar Sidiq Haryono dalam keterangannya, Selasa (17/6/2025).

Sidiq mengatakan, BPKH Limited telah melakukan evaluasi menyeluruh tentang keterlambatan makan yang diterima jemaah haji Indonesia. Dia berharap, peristiwa serupa tidak terulang kembali.

Menurut dia, kompensasi cepat diberikan merupakan wujud pemberian hak-hak yang diberikan kepada jemaah haji.

"Pada musim haji 1446 H ini, BPKH Limited mendapatkan mandat untuk mengelola berbagai aspek layanan haji, termasuk penyediaan makanan siap saji (RTE), fresh meal pada 14 dan 15 Zulhijah, bumbu Nusantara, serta pengelolaan area komersial," ucap dia.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai, pihaknya terbuka untuk membentuk panitia khusus (pansus) haji menyusul banyaknya sengkarut permasalahan yang perlu dievaluasi selama pelaksanaan haji 2025. Ia berpandangan, evaluasi haji 2025 tidak cukup melalui pembentukan panitia kerja (panja).

Cucun mengatakan, pimpinan DPR akan menggelar rapat dalam waktu dekat ini untuk menentukan apakah evaluasi haji dapat diselesaikan melalui pansus atau cukup panja.

"Sekarang kita, nanti di rapim akan dibahas. Untuk evaluasi ini, ya. Jadi dalam rapim terdekat, kita akan bahas tingkat pimpinan, kalau ini kita akan serahkan melalui panja-panja. Kalau menurut saya sih ini karena lintas komisi harus pansus, karena tingkat lintas AKD," kata Cucun di Jakarta, Kamis (26/6/2025).

Cucun mengatakan, Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI telah mengantongi catatan-catatan penting untuk dibahas bersama pemerintah. Mulai dari pemberangkatan hingga pelaksanaan selama di Tanah Suci, Makkah.

Namun, kata dia, Timwas Haji belum bisa memanggil Kementerian Agama (Kemenag) karena saat ini masih berkonsentrasi terhadap pemulangan jemaah haji dari Makkah.

"Catatan-catatan sudah ada semua dari Timwas kemarin, dari proses pemberangkatan, kekacauan data yang sampai masuk nota diplomatik dari Duta Besar Saudi," kata dia.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, tak ada yang dilanggar dalam proses penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Oleh karena itu, dia tak masalah bila DPR ingin membentuk Pansus Haji.

"Pansus bukan urusan saya, gak ada undang-undang yang saya langgar, gak ada, apapun itu," ucap Nasaruddin di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (28/6/2025).

Duta Besar (Dubes) Arab Saudi di Jakarta mengirimkan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025. Ada sejumlah catatan yang disampaikan Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji.

Nota diplomatik itu terbit pada 16 Juni 2025 dikirim ke Kementerian Luar Negeri, dengan tujuan tiga pihak, yakni Menteri Agama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, dan Direktur Timur Tengah Kemenlu.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief mengatakan, ada beberapa isu yang menjadi catatan dan tantangan saat masa operasional. Menurutnya, sebagian besar sudah bisa diatasi di lapangan dan telah disampaikan penjelasannya kepada otoritas setempat.

"Surat tersebut berbicara tentang apa yang kita lakukan sejak dua sampai empat minggu lalu, yang tetap dimasukkan sebagai catatan untuk perbaikan oleh penyelenggara haji,” ujar Hilman Latief di Madinah, dalam keterangannya dikutip Senin (23/6/2025).

“Kami ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi, khususnya Kementerian Haji dan Umrah yang bahu-membahu bersama kami, Misi Haji Indonesia, untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di lapangan,” sambungnya.

Dalam keterangannya, Hilman mengatakan, ada lima catatan yang disampaikan Dubes Saudi terkait kurangnya penyelenggaraan haji 2025 Indonesia. Catatan pertama, terkait dengan kesesuaian data jemaah haji, baik yang ada pada E-Hajj (sistem informasi haji berbasis elektronik yang dikembangkan Arab Saudi), maupun Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama dan manifest penerbangan.

Ditemukan ada sejumlah nama yang berbeda antara manifest dan jemaah yang ikut terbang di dalam pesawat. Hilman mengklaim, masalah tersebut sudah selesai.

“Alhamdulillah bisa kita tangani pada awal Mei di mana dalam satu pesawat ternyata ada beberapa jemaah yang berbeda syarikah,” ucap Hilman.

Menurutnya, masalah tersebut muncul karena dinamika lapangan. Dia mengatakan, ada proses pembuatan visa, ada sejumlah nama yang batal berangkat dan harus diganti.

“Ini sempat ramai, lalu kami jelaskan. Kami tentu tidak bisa juga membiarkan pesawat itu kosong karena ada orang yang sakit atau meninggal. Ketika teman-teman di lapangan masih memungkinkan untuk bisa mengganti, maka mereka akan menggantikan dengan penumpang berikutnya,” kata dia.

Kedua, Dubes Arab Saudi memberi catatan terkait pergerakan jemaah yang berangkat pada gelombang I dari Madinah ke Makkah tanpa mengikuti prosedur yang sudah ditentukan Arab Saudi.

“Kita sudah komunikasikan itu ke Kementerian Haji. Kita sudah sampaikan ke syarikahnya. Jadi itu sudah disepakati. Tidak mungkin kita membawa orang dari Madinah ke Makkah tanpa ada kesepakatan dari lembaga terkait, Kemenhaj maupun syarikah,” ujar Hilman.

Catatan ketiga, terkait penempatan jemaah haji di hotel Makkah. Menurutnya, panitia Indonesia menempatkan mayoritas jemaah haji sesuai dengan syarikahnya. Tujuannya untuk memudahkan pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina.

Namun, pada praktiknya, masih ada sejumlah jemaah haji yang terpisah dan mereka malah bergabung ke kloter besar, meski berbeda syarikah. Akhirnya, jemaah justru berada di hotel yang berbeda.

“Ini yang disebut sebagai penempatan yang tidak sesuai. Tapi kami sampaikan dan itu menjadi bahan diskusi kami setiap hari dengan Kementerian Haji dan Syarikah penyedia layanan. Termasuk penggabungan suami istri, lansia dan pendampingnya. Jadi kalau mayoritas jemaahnya menempati hotelnya dengan benar sesuai dengan syarikahnya,” kata dia.

Keempat, Arab Saudi juga menyoroti banyak jemaah haji Indonesia yang datang ke Saudi, kesehatan mentalnya terganggu. Menurut Hilman, Indonesia sudah menyampaikan kepada Saudi sejak awal kalau jumlah jemaah hajinya lebih banyak lansia dan memiliki penyakit risiko tinggi.

"Ini juga menjadi catatan peringatan bagi mitra kita di KBIHU dan para pembimbing untuk jangan terlalu memaksakan ibadah sunnah terlalu sering, terlalu banyak, kepada jemaah dengan kondisi khusus (lansia/risti) semacam itu. Ini kan masih terjadi, jadi masih masuk catatannya dalam nota diplomatik,” ucap Hilman.

Arab Saudi meminta Indonesia untuk menyeleksi secara ketat jemaah yang memiliki penyakit berisiko tinggi agar tidak berangkat ke Tanah Suci.

“Harapan dari Kemenhaj melalui Nota Diplomatik itu adalah proses seleksi jemaah lebih ketat. Kalau berat dengan penyakit tertentu tidak berangkat, termasuk yang harus cuci darah. Pesan ini luas, termasuk untuk keluarga jemaah agar jangan merelakan anggota keluarga dengan kondisi yang berat harus pergi ke sini, sementara medan pelaksanaan haji begitu berat yang harus dijalani,” ujar dia.

Kelima, Arab Saudi memberikan catatan kepada Indonesia terkait hewan dam, yakni hewan ternak yang disembelih sebagai denda atas pelanggaran tertentu selama pelaksanaan ibadah haji atau umrah. Sebab, ada skema dari Kementerian Agama untuk menyembelih hewan dam di Indonesia.

Jemaah asal Indonesia mayoritas melaksanakan haji tamattu, sehingga harus membayar dam. Haji tamattu merupakan ibadah yang mendahulukan umrah, kemudian baru melaksanakan ibadah haji.

"Kita sudah berdiskusi banyak tentang itu. Kami juga sampaikan kebijakan kita sejak sebulan yang lalu kepada Kerajaan, bahwa di Indonesia masih ada yang memungkinkan untuk menyembelih dam di Tanah Air melalui Baznas," kata dia.

"Kita sudah menyampaikan pesan ini kepada seluruh jemaah untuk bisa menggunakan platform hadyu dari Adahi. Tapi ini tidak mudah karena kewajiban itu muncul belakangan, sementara banyak masyarakat Indonesia melalui para pembimbing KBIH dan lain lain sudah terlanjur berkomitmen dengan RPH (Rumah Potong Hewan), ada juga yang belanja ke pasar sendiri beli kambingnya, atau mitra dari mukimin. Sementara tahun ini Saudi begitu keras melarang hal tersebut. Mungkin di situ ada masalah lain, misalnya harga terlalu tinggi melalui Adahi. Kita sampaikan pada Kerajaan," ucap Hilman.