Prajurit Aniaya Relawan Ganjar-Mahfud, Kepala Staf TNI AD Minta Maaf

Disebutkan, peristiwa penganiayaan itu bermula sekitar pukul 11.00 WIB, beberapa anggota Kompi B yang sedang bermain bola voli tiba-tiba mendengar suara bising rombongan sepeda motor knalpot brong, yang digeber gasnya oleh pengendaranya, saat melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali.

Seketika itu, beberapa anggota Kompi B yang sedang bermain voli keluar gerbang, dan menghentikan lalu menegur pengendara motor yang menggeber knalpotnya tersebut. Terjadi cekcok mulut yang berujung pada penganiayaan oleh prajurit TNI tersebut.

Saat ini TNI AD, melalui Kodam IV/Diponegoro, masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait kasus penganiayaan tersebut.

Kepala Staf TNI AD (Kasad) melalui Pangdam IV/Diponegoro, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Boyolali atas kejadian ini, dan telah memerintahkan Danyonif Raider 408/Sbh dan Denpom IV/4 Surakarta untuk menahan 15 prajurit yang diduga terlibat untuk proses pemeriksaan, penyelidikan, dan pendalaman serta melakukan proses hukum sesuai prosedur yang berlaku.

Kodam IV/Diponegoro juga telah berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk membantu pengobatan para korban.

"Komitmen pimpinan TNI AD untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya siapa pun nanti oknum anggota yang terbukti bersalah dalam kasus penganiayaan tersebut, tentu akan diambil langkah dan tindakan tegas sesuai aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku," ujar Kristomei.

Sebelumnya, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis,  mendesak Panglima TNI untuk segera mengusut kasus ini dan mengambil tindakan.

"Empat yang luka-luka konon katanya mendapat luka akibat penganiayaan oleh oknum TNI setempat. Kalau itu benar kami ingin minta ke Panglima TNI ambil tindakan tegas dan mempertanggungjawabkan secara hukum mereka yang melakukan tindakan kekerasan ini," jelas Tudong.

Tudong mengecam tindak kekerasan yang terjadi. Dia mengatakan, padahal pemilu harusnya berlangsung secara damai, tertib dan sesuai aturan. Aksi brutalitas ini, ujarnya, membahayakan pemilu dan menimbulkan iklim ketakutan.

Todung menegaskan, kejadian ini tidak bisa dibiarkan. Sehingga, pihaknya akan mengambil tindakan secara hukum

"Jadi semua brutalitas dan tindakan kekerasan yang dilakukan itu melanggar hukum dan tidak bisa kami terima. Maka kami akan proses ini secara hukum, sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.