Pramono Anung Dinilai Langkah Strategis Mega untuk Menangkan Pilkada

29 Agu 2024, 15:26 WIB

Bakal calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno saat akan mendaftar ke KPU DKI Jakarta pada Rabu (28/8/2024). (IDN Times/Aryodamar)

Intinya sih...

PDIP mengusung Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada DKI Jakarta 2024 sebagai keputusan strategis di tengah persaingan yang ketat.
Pramono Anung dikenal sebagai kader loyal PDIP dengan pengalaman politik yang baik, dekat dengan Presiden Jokowi, dan merupakan langkah menjaga keseimbangan politik.
PDIP berani mencalonkan pasangan ini meskipun elektabilitasnya tidak setinggi kandidat lain, dengan mempertimbangkan potensi gejolak politik dari calon lain serta dinamika koalisi dan dukungan partai.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - PDI Perjuangan (PDIP) telah memutuskan untuk mengusung pasangan Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada DKI Jakarta 2024. Langkah ini dianggap sebagai keputusan strategis di tengah persaingan yang ketat.

Menurut Bawono Kumoro, Peneliti Indikator Politik Indonesia, keputusan ini merupakan jalan tengah antara keinginan Megawati untuk memenangkan Jakarta dan memberikan kesempatan kepada kader partai untuk ikut serta dalam kontestasi.

"Memang tidak mudah ya, saya membayangkan Bu Mega juga tidak mudah untuk membuat keputusan di Jakarta. Di satu sisi ingin memenangkan Jakarta dan di sisi lain juga ingin bagaimana kader bisa tampil, diberikan kesempatan untuk ikut kontestasi dalam Pilgub DKI Jakarta," tutur Bawono.

Keduanya, Pramono Anung dan Rano Karno, diharapkan bisa menjadi pilihan yang lebih aman dibandingkan calon-calon lainnya seperti Anies Baswedan atau Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang pernah menimbulkan gejolak politik sebelumnya.

Di satu sisi, menurut Bawono, Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri, harus mempertimbangkan perhitungan politik untuk memastikan kemenangan. Di sisi lain, ia ingin memberikan kesempatan kepada kader partai untuk menunjukkan kemampuan mereka. Pilihan terhadap Pramono Anung dan Rano Karno mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan politik internal dan eksternal partai.

1. Pramono dekat dengan Jokowi

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersiap memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (27/8/2024). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Bawono menilai, pemilihan Pramono Anung sebagai calon gubernur menggambarkan upaya Megawati untuk menjaga keseimbangan politik. Pramono dikenal sebagai kader loyal yang telah lama berkiprah di PDIP, termasuk pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP.

Pramono juga dikenal dekat dengan Presiden Jokowi baik secara politik ataupun fisik, dan memiliki pengalaman sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia di Kabinet Indonesia Maju pada pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Dalam pandangan Bawono, keputusan ini mungkin juga merupakan bagian dari komunikasi antara PDIP dengan tokoh-tokoh politik lainnya seperti Jokowi dan Prabowo. Ini menandakan adanya kebutuhan untuk mencapai titik tengah di antara berbagai kepentingan politik yang berbeda.

2. Pertimbangan potensi risiko dan stabilitas politik

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri berbincang dengan Pramono Anung (dok. PDIP)

Meskipun Pramono tidak memiliki elektabilitas setinggi kandidat lainnya seperti Ridwan Kamil, namun PDIP dinilai tetap berani mencalonkan pasangan ini berdasarkan pengalaman politik mereka.

Sejarah menunjukkan hasil akhir pilkada seringkali tidak selalu sesuai dengan survei awal. Contoh kasus Pilkada Jakarta 2012, di mana Jokowi dan Ahok berhasil memenangkan pemilihan meski awalnya kalah dalam survei, menunjukkan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil akhir.

Selain itu, keputusan untuk mencalonkan Pramono juga dianggap mempertimbangkan potensi gejolak politik yang mungkin timbul dari calon-calon lain. Dengan menghindari calon-calon yang dapat menimbulkan konflik atau kontroversi, PDIP berusaha untuk meminimalkan risiko dan menjaga stabilitas politik di Jakarta. Keberanian untuk mencalonkan Pramono Anung mungkin juga merupakan langkah strategis untuk menghadapi kemungkinan adanya calon independen yang dapat memperumit persaingan.

3. PDIP harus menavigasi koalisi dan dukungan partai

Megawati Soekarnoputri saat pengumuman dukungan PDIP pada calon kepala daerah, pada Kamis (22/8/2024). (dok. PDIP)

PDIP juga harus menavigasi dinamika koalisi dan dukungan partai dalam menentukan pasangan calon. Dalam konteks Pilkada DKI Jakarta 2024, ada kemungkinan adanya manuver politik di akhir pendaftaran yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan.

Bawono mengatakan bahwa meskipun PDIP memiliki pilihan yang lebih aman dengan mengusung Pramono, partai-partai lain dalam koalisi bisa saja melakukan perubahan dukungan yang signifikan.

Kepastian dukungan dari partai-partai koalisi menjadi faktor penting dalam menentukan calon yang akan maju. Perubahan dukungan di detik-detik terakhir pendaftaran, seperti kemungkinan dukungan partai non-parlemen, bisa mengubah dinamika pilkada. Oleh karena itu, PDIP harus siap menghadapi berbagai kemungkinan dan memastikan bahwa dukungan untuk pasangan Pramono-Rano tetap solid hingga akhir proses pendaftaran. (Via Marchellinda G.)