Pramono Dinilai Anarkis, Tumbalkan Trotoar demi Atasi Macet TB Simatupang

Sementara Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin mengatakan, rencana penggusuran trotoar tersebut merugikan bahkan kemunduran atas proses pembangunan urban sustainable transport, yang sudah dirintis dan dibangun oleh beberapa Gubernur DKI Jakarta sejak 2000.

"Seharusnya kemacetan di-drive sebagai disincentive atas pilihannya bagi masyarakat para pengguna kendaraan pribadi, mobil maupun sepeda motor. Jadi biarkan saja sebagai push and pull policy sehingga masyarakat terdorong berpartisipasi mengurangi kemacetan lalu lintas dengan memanfaatkan angkutan umum massal, sepeda atau berjalan kaki," paparnya.

Dia menyarankan disincentive bagi masyarakat pengguna kendaraan pribadi perlu ditambah dengan penerapan jalan berbayar (ERP/electronic road procing) dan tarif parkir progresif untuk kawasan padat kendaraan, termasuk TB Simatupang; yang sudah dikaji pada 2009/2010.

"Toh sudah disediakan angkutan umum massal yang lumayan baik di DKI Jakarta dan sekitarnya, jadi salah sendiri apabila masyarakat tetap bertahan pada kemacetan dengan menggunakan kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor," katanya.

Dia menilai, Pramono terkena virus ganas. Kebijakan Plt Gubernur Heru Budi Hartono telah menular pada Gubernur Pramono Anung yang memangkas trotoar.

"PJ Gubernur Heru Budi getol menghabisi lajur sepeda dan fasilitas pejalan kaki, padahal pada 2017 masih terhutang 1.600 km trotoar yang harus dibangun," ujarnya.