Pramono meminta kepala sekolah dan Dinas Pendidikan untuk menghindari terulangnya insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara.
Pemprov DKI Jakarta akan menentukan metode pembelajaran berikutnya dan bertanggung jawab atas biaya perawatan korban ledakan.
Pemerintah DKI Jakarta akan menanggung semua biaya perawatan korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara, di mana pun kejadian itu terjadi.
Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, sebagain besar murid SMAN 72 Jakarta Utara meminta pindah sekolah usai insiden ledakan yang menimbulkan sejumlah korban.
"Ternyata dampaknya juga di luar dugaan saya, banyak siswa yang kemudian minta pindah sekolah," ucap Pramono di Gedung Kemendikdasmen, Minggu (16/11/2025)
Pramono meminta kepala sekolah SMAN 72 Jakarta Utara dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memikirkan dampak ini agar tidak terulang kembali.
"Saya sudah minta kepada sekolah, termasuk Ibu Kadis untuk ini dirumuskan secara baik. Karena saya enggak mau kemudian dampaknya sampai panjang," ucapnya.
Terkait proses pembelajaran, Pramono mengatakan, pihak sekolah akan mengumpulkan semua murid dan guru untuk menentukan pembelajaran berikutnya.
"Batas waktu untuk pembelajaran yang pakai daring, itu kan sampai dengan hari Senin. Hari Senin (17/11/2025) besok, mereka akan mengundang para murid dan juga guru untuk diberikan pilihan, apakah mereka akan sekolah langsung atau melalui daring," ucapnya.
Dia menegaskan, Pemerintah DKI Jakarta akan menanggung semua biaya perawatan korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta Utara.
"Pemerintah DKI akan hadir, semua hal yang berkaitan tanggungan di rumah sakit, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI. Di manapun yang terjadi, pokoknya akan menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI, apakah di rumah sakit ini, rumah sakit lain," ucap Pramono.
Diketahui insiden ledakan terjadi pada Jumat (7/11/2025). Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Asep Edi Suheri menegaskan, siswa berinisial F yang merupakan terduga pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum (ABH).
"Dari hasil sidik sementara, anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH yang terlibat dalam ledakan merupakan siswa SMA aktif bertindak secara mandiri, tak berhubungan dengan jaringan teror tertentu," ucap Asep Edi di Polda Metro, Selasa (11/11/2025).