Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan kapan pihaknya akan menerapkan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar di Jakarta. Penerapan kebijakan ERP ini, kata dia, mendorong keadilan bagi masyarakat Jakarta. Namun, dia mengatakan kebijakan ERP belum akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Tapi suatu hari, bukan sekarang ya teman-teman media, ERP-nya saya mau pasang," ujarnya dalam agenda JAKINVEST, di Balai Kota, Jakarta, Selasa (27/5/2025) malam.
Menurutnya, ERP akan mendorong keadilan sosial. Karena, dana dari ERP akan digunakan untuk mensubsidi 15 golongan, termasuk warga luar Jakarta.
"Kalau kamu punya duit, mau naik mobil, satu mobil tanganmu sepuluh, bawa semua ke Jakarta gak apa-apa, bayar semua ERP," katanya.
"Tetapi bagi warga yang tidak mampu sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, dan hasil dari ERP sepenuhnya akan saya gunakan untuk memberikan subsidi kepada 15 golongan, termasuk warga di luar Jakarta. Ada asas keadilan, ada asas keterbukaan," kata dia.
Sebelumnya dia mengatakan kebijakan ERP akan dilakukan jika seluruh sistem pendukung sudah selesai dibangun dan dilakukan uji efektivitasnya.
"Maka saya memulai menyelesaikan terlebih dahulu supporting system-nya, yaitu yang saya sebut dengan Transjabodetabek," kata Pramono di Rumah Pompa, Jakarta Utara, Senin (26/5/2025)..
Sebagai langkah awal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini fokus menyelesaikan sistem pendukung yang disebut Pramono sebagai bagian dari pengembangan Transjabodetabek.
"Untuk Transjabodetabek, 3 rute baru sudah diresmikan, akan ada kurang lebih 4 rute lainnya,” ujarnya.
Dia menambahkan, usai semua rute selesai dan subsidi dari pemerintah dapat diberikan, maka penerapan ERP bisa dikaji lebih lanjut.
“Nah, nanti setelah itu tentunya kami akan mengkaji apakah akan ada tambahan rute lainnya. Setelah semuanya selesai, kemudian Pemerintah Jakarta bisa melakukan subsidi untuk itu, maka baru kemudian kapan diterapkannya nanti setelah itu,” kata Pramono.