Pratikno Kebut untuk Selesaikan Hunian Warga Sumatra Sebelum Lebaran

24 Feb 2026, 07:01 WIB

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, dalam konferensi pers di Base Ops Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025) (Dok. Kemenko PMK)

Intinya Sih

Menko PMK Pratikno menegaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi korban banjir Sumatra agar warga segera mendapat hunian layak sebelum Idul Fitri dengan koordinasi lintas lembaga berbasis data valid.
Kepala BNPB Suharyanto menargetkan seluruh pengungsi sudah menempati huntara sebelum Lebaran, sambil mempercepat pembangunan hunian tetap yang kini mencapai lebih dari 16 ribu unit siap lahan.
Pemerintah dan Komisi II DPR sepakat memulihkan 29 desa yang hilang akibat banjir dan longsor di Sumatra, termasuk membangun kembali infrastruktur serta menetapkan lokasi desa sesuai kondisi lapangan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno meminta agar rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban banjir di Pulau Sumatra dikebut. Berdasarkan data dari dashboard Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB), masih ada 32.553 warga yang masih tinggal di tenda pengungsi. Oleh sebab itu dibutuhkan solusi konkret untuk membangun korban banjir dan tanah longsor.

"Kita memanfaatkan kesempatan untuk me-review secara cepat permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi dan mencari solusinya seperti apa," ujar Pratikno di rapat Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Pulau Sumatra pada Senin (23/2/2026) di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.

Ia menginstruksikan agar seluruh pemangku kepentingan harus bergerak secara terkoordinasi dengan basis data yang valid dan administrasi yang tertib agar tidak menimbulkan permasalahan.

"Kita semua harus bergerak cepat, tepat sasaran, akuntabel dan tidak menimbulkan masalah hukum maupun sosial di kemudian hari. Maka, masalah pendataan yang valid dan konsisten sangat dibutuhkan," ujar pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara itu.

Di dalam rapat itu, diputuskan bahwa percepatan pembangunan hunian menjadi salah satu prioritas utama, terutama menjelang hari raya Idul Fitri agar masyarakat segera menempati hunian yang lebih layak dan aman.

"Percepatan hunian dipercepat dan dapat dihuni sebelum Lebaran," katanya.

1. Huntara ditargetkan rampung sebelum Idul Fitri

Anak-anak bermain ayunan di hunian sementara yang dibangun Danantara di Aceh Tamiang, Kamis (8/1/2026) (IDN Times/Doni Hermawan)

Sementara, Kepala Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto menargetkan semua pengungsi banjir Sumatra sudah mendapatkan hunian sementara sebelum Idul Fitri. Target awal agar warga terdampak banjir sudah berada di dalam huntara sebelum Ramadan meleset. Itu sebabnya BNPB mengaku terus mengebut pembangunan huntara.

Huntara di wilayah Sumatra Barat dan Sumatra Utara dipastikan sebelum puasa hari (Kamis) esok yang belum masuk huntara, harus sudah masuk. Kecuali di Aceh (pembangunan huntara) baru 50 persen. Target kami sebelum Lebaran, masyarakat di Aceh sudah masuk ke huntara," ujar Suharyanto ketika mengikuti rapat evaluasi pemulihan banjir di Sumatra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada 18 Februari 2026 lalu.

Ia juga melaporkan perkembangan hunian tetap warga yang terdampak banjir dan rumahnya hilang. Jenderal bintang tiga itu menyebut pembangunan hunian tetap secara terpusat dikerjakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Berdasarkan data terbaru, jumlah (rumah hunian tetap) yang sudah ada tanahnya mencapai 16.329 KK," katanya.

2. BNPB minta tambahan dana pembangunan huntap karena atap pakai genteng

Kondisi pemukiman di Kampung Sekumur, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, pasca banjir, Rabu (21/1/2026). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Lebih lanjut di forum itu, Kepala BNPB mengaku sudah berbicara dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait penambahan dana untuk pembangunan hunian tetap. Sebab, konsep huntap sebelumnya menggunakan atap terbuat dari seng. Presiden Prabowo Subianto menginginkan atap dari genteng.

"Kalau seandainya kami bangun (huntap) dengan genteng, maka kami minta tambahan (dana) lagi karena untuk memasang genteng perlu penguatan lagi kayunya. Sementara, rumah contoh yang kami bangun di Bieureun masih menggunakan seng," ujar Suharyanto.

Tambahan biaya untuk pembangunan masing-masing huntap yang menggunakan genteng diprediksi mencapai Rp65 juta atau Rp70 juta. Meski begitu, ia turut mengingatkan seandainya kenaikan biaya itu disetujui maka ke depan akan dijadikan standar pembangunan huntap dengan genteng bagi warga terdampak bencana di seluruh Tanah Air.

3. Komisi II DPR sepakat pulihkan 29 desa yang hilang akibat banjir

Warga membawa logistik donasi dari para relawan di Kampung Sekumur, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Rabu (21/1/2026). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Sementara, Komisi II DPR dan pemerintah menyepakati untuk memulihkan 29 desa yang hilang akibat banjir dan longsor di Sumatra pada akhir November 2025 lalu. Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemendagri hingga Kementerian ATR/BPN membahas hal itu. Kedua pihak, kata Rifqi, antara lain menyepakati untuk kembali membangun infrastruktur desa di lokasi tersebut.

"Sepanjang lahan lahan tersebut masih jadi titik moderat untuk ditempati kembali oleh desa-desa itu, maka desa itu akan ditetapkan di tempat yang sama," kata Rifqi ketika dikonfirmasi pada hari ini.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan pihaknya kini tengah menginventarisir data dan peta puluhan desa yang hilang tersebut. Nantinya, hasil inventarisir akan dicocokkan dengan kondisi lapangan.