Pemekaran Provinsi Baru di Sumut, Akankah Rakyat Lebih Sejahtera?
Dadang Darmawan Pasaribu (IDN Times/Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times - Wacana pemekaran Sumatera Utara menjadi beberapa provinsi kembali mencuat. DPRD Sumut juga sedang melakukan pembahasan soal pemekaran itu.
Rencana pembentukan provinsi ini akan menggabungkan beberapa kabupaten kota di Sumut dengan nama Sumatera Tenggara. Mulai dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Padanglawas, Padanglawas Utara dan Mandailing Natal. Rencananya Kota Padangsidimpuan akan dijadikan sebagai ibu kota provinsi.
DPRD Sumut pun bakal mengusulkan pencabutan moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh pemerintah pusat.
Pengamat Kebijakan Publik Sumatera Utara Dadang Darmawan Pasaribu memberikan pandangan soal wacana tersebut. Dadang juga memberikan pandangan jika pemekaran itu terus dilanjutkan.
1. Pemekaran provinsi terkesan jadi ajang politis belaka
Website Indikator BimaBukan hal mudah untuk melakukan pemekaran. Apalagi jika alasannya juga tidak kuat.
Dadang pun mewanti-wanti. Jangan sampai wacana ini digulir karena bermuatan politis.
“Kalau mau pemekaran silahkan saja. Tapi jangan sampai hanya bancakan politik saja,” ujar Mantan Ketum Badko HMI Sumut tersebut, Senin (24/6).
Baca Juga: 74 Tahun RI Merdeka, 80 KK di Desa Huta Tombak Belum Nikmati Listrik
2. Pemekaran belum bisa jamin kesejahteraan rakyat
Pixabay.com/089photoshootingsPemekaran Sumut menjadi beberapa provinsi bukanlah hal baru. Beberapa tahun lalu, wacana Provinsi Tapanuli (Protap) pernah mencuat. Namun wacana itu kandas di tengah jalan.
Namun, kata Dadang, apakah pemekaran sudah bisa menjamin kesejahteraan rakyatnya. Karena ada hal-hal yang perlu diperhatikan.
“Yang jadi soal adalah efektifitas pemerintah daerah. Dan janji setelah mekar kesejahteraan akan terwujud. Karena janji-janji itu belum terwujud dari daerah yang dimekarkan,” ungkapnya.
3. Pemekaran provinsi bakal membebani anggaran negara
pixabay/EmAjiUntuk memekarkan satu daerah sudah pasti butuh dana yang tak sedikit. Pastinya, kata Dadang, dana ini akan debebankan pada anggaran negara.
Jarak ke ibukota yang jauh juga kurang tepat jika dijadikan alasan untuk pemekaran. Itu bisa diatasi dengan pemberian kewenangan kepada kabupaten untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.
“Kalau pemerintah provinsi punya kemauan itu, untuk mendesentralisasi , jarak bukan lagi hambatan. Pelayanan publik bisa dilakukan tingkat pemerintah daerah,” ujarnya.
4. Pemekaran bakal kuras sumber daya alam
pixabay/EmAjiDadang juga menjelaskan, pemekaran bakal menguras Sumber Daya Alam (SDA). Karena, paling tidak dalam satu provinsi akan terbentuk kota-kota baru. Dia meyakini ini menjadi tantangan yang sangat berat m.
“Lalu, kebutuhan keuangan yang digali dari potensi daerah juga sangat besar,” tukasnya.
5. Kualitas SDM juga jadi tantangan
pixabay.comBelum lagi, kata Dadang, soal Sumber Daya Manusia. Lalu soal sarana dan prasarana yang saat ini juga belum mumpuni. Ini jadi tantangan yang berat untuk pemekaran.
Jangan sampai, saat pemekaran berhasil SDM nya juga mengambil dari pemerintahan pusat atau pun provinsi lainnya.
“Kalau kita lihat, pemekaran saat ini justru bergantung ke pemerintah pusat. Pemekaran juga berarti tanggungjawab sampai tingkatan yang prima itu wajib,” pungkasnya.
Baca Juga: Wacana Provinsi Sumatera Tenggara Mencuat Lagi, Ini Kata Gubernur Edy
