Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Copot Menkes Terawan, Kenapa?

17 Mar 2020, 21:35 WIB

Mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis 27 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Jakarta, IDN Times - Kinerja Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto kini tengah disorot oleh publik di Tanah Air saat virus corona mewabah. Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada (11/3) lalu akhirnya menyatakan COVID-19 sebagai penyakit pandemik. Hal itu lantaran jumlah pasien yang terinfeksi setiap harinya melonjak drastis

Namun, sikap pemerintah dalam menghadapi pandemik global ini justru terlihat tergagap-gagap dan tidak siap. Salah satu indikasinya adanya perbedaan sikap antara pemerintah daerah dan pusat dalam menghadapi penyebaran virus corona.

Data resmi dari Kementerian Kesehatan per (17/3) menunjukkan pasien yang terinfeksi terus mengalami kenaikan dan telah mencapai angka 172. Sedangkan, tingkat kematian pasien masih tetap 5 orang. Walau sebagian media mencatat, pasien yang meninggal sesungguhnya mencapai 8 orang.

Ada beberapa pasien yang meninggal dan tidak dihitung oleh pemerintah pusat. Salah satu pihak yang dituding oleh publik sehingga korban terus jatuh adalah Menteri Kesehatan, dr. Terawan Agus Putranto.

Menurut koalisi masyarakat sipil, Presiden Jokowi sudah sepantasnya mencopot Terawan dari posisinya sebagai Menteri Kesehatan. Koalisi ini merupakan gabungan beberapa organisasi antara lain KontraS, YLBHI, WALHI, LBH Masyarakat, Migrant Care hingga Amnesty International.

"Sejak awal Menkes menunjukkan sikap pongah, menganggap enteng, dan anti terhadap sains, yang berakibat memandang rendah persoalan, hingga ujung-ujungnya berakibat pada kehilangan kewaspadaan," ungkap salah satu anggota koalisi, Anis Hidayah melalui keterangan tertulis pada Selasa (17/3).

Bahkan, koalisi turut membuka saluran pengaduan online bagi warga yang ingin menyampaikan keluh kesahnya terhadap pelayanan untuk menangani virus corona. Bagaimana caranya?

1. Menkes Terawan gagal mengkoordinasikan rumah sakit agar siap melakukan pemeriksaan COVID-19

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tiba memberi keterangan di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Jakarta Utara. (IDN Times/ Hana Adi Perdana)

Anis menjelaskan, Terawan sudah gagal mengkoordinasikan rumah sakit agar siap melakukan pemeriksaan dan penanganan COVID-19, termasuk memastikan ketersediaan dana/anggaran, alat, dan menjaga mutu/kualitas tenaga kerja kesehatan, tenaga administrasi, pusat data di rumah sakit, terutama di waktu krisis. Koalisi, kata Anis turut menyebut banyak pernyataan mantan Kepala RSPAD Gatot Subroto itu yang menjadi blunder.

Salah satunya mengenai pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 maka akan imun terhadap penyakit itu.

"Sementara, pengalaman di negara lain justru menunjukkan hal sebaliknya," kata Anis dalam keterangan tertulisnya.

Sebelum akhirnya diperintahkan oleh Presiden, Kemenkes hanya membolehkan pemeriksaan sampel hasil tes swab di satu laboratorium saja yakni Balitbangkes. Satu laboratorium ini menyulitkan untuk memeriksa banyak sampel dan hasilnya baru diketahui beberapa hari kemudian.

"Hal itu justru membuat respons tanggap darurat menjadi lambat. Menkes juga masih menggelar acara publik dan bukan menerapkan social distancing," tutur dia lagi.

Hal lain yang perlu digaris bawahi dari pernyataan Terawan yakni ketika ia menyalahkan publik yang ramai-ramai membeli masker. Karena perilaku masyarakat itu, maka stok masker menghilang di pasaran dan harganya meroket.

Padahal, publik membutuhkan masker lantaran khawatir tertular cairan dari mulut orang lain ketika berkomunikasi.

2. Menkes Terawan dinilai tak paham kebijakan kesehatan publik

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin 2 Maret 2020. IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Menurut koalisi masyarakat sipil, virus corona akan menyebar lebih luas di Indonesia bila Jokowi masih mempertahankan Terawan sebagai Menkesnya. Terawan, kata Anis, dinilai tidak memahami kebijakan kesehatan publik.

"Bagaimana mungkin rumah sakit akan bekerja secara serius bila Menkesnya sendiri beranggapan COVID-19 ini sama dengan flu biasa dan bisa sembuh dengan sendirinya?" tanya Anis.

Oleh sebab itu, koalisi masyarakat sipil mendesak agar Jokowi mencopot Terawan dan menggantinya dengan sosok yang lebih paham isu kesehatan publik. Sosok itu, Anis menambahkan, juga harus punya kepekeaan krisis dan bisa membantu rakyat melewati krisis kesehatan terburuk di abad millenial ini.

3. Koalisi masyarakat sipil membuka pengaduan online bagi publik yang tak mendapat pelayanan kesehatan yang baik

Ilustrasi Corona (IDN Times/Arief Rahmat)

Koalisi masyarakat sipil juga membuka layanan pengaduan secara online bagi publik yang merasa tidak diberikan pelayanan mumpuni terkait COVID-19. Pada kenyataannya di lapangan banyak ditemukan kasus warga yang datang secara mandiri dan meminta untuk dites, tetapi malah ditolak. Berdasarkan keterangan juru bicara pemerintah terkait COVID-19, dr. Achmad Yurianto, warga baru bisa dites virus corona bila mendapat rujukan dari pihak rumah sakit. Pria yang akrab disapa Yuri itu menjelaskan hal tersebut lantaran warga yang telah dirujuk mengindikasikan kuat ia mengalami gejala COVID-19.

Namun, menurut koalisi masyarakat sipil, hal itu seharusnya tidak terjadi. Oleh sebab itu, mereka membuka layanan pengaduan yang bisa dihubungi melalui pesan pendek atau mengirimkan surat elektronik.

"Kami menyediakan saluran pengaduan online melalui e-mail: wargasadarcorona@gmail.com dan pengaduan via WhatsApp di nomor 0813 854 12441 dan 0896 978 20462," kata Anis.

Sementara, advokat dan aktivis HAM, Haris Azhar menjelaskan di dalam laporan itu, warga harus mencantumkan keterangan berupa identitas pribadi, rumah sakit yang didatangi, rekam jejak penyakit, gejala, riwayat perjalanan (dalam atau luar negeri) dan kronologi singkat.

"Ingat tujuannya dan cara kami adalah untuk membantu situasi yang dihadapi agar penanganan bisa lebih baik," kata Haris di akun media sosialnya.