Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam PP itu, disebutkan bahwa koordinasi penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji.
“Mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji,” tulis Pasal 2 dalam PP tersebut.
Dalam PP ini, disebutkan juga penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah, khusunya Menteri Agama. Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan ibadah haji, Menteri Agama harus berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah pusat, gubernur, bupati/wali kota, hingga kepala perwakilan RI untuk Kerajaan Arab Saudi.
Adapun pelaksaan koordinasi penyelenggaraan ibadah haji meliputi:
Kemudian, pada Pasal 6 Ayat (1) disebutkan bahwa, perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi paling sedikit mencakup:
a. Penetapan embarkasi, embarkasi-antara, debarkasi, dan debarkasi-antara;
b. Penyediaan transportasi; dan
c. Kapasitas kebutuhan transportasi.
“Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis Pasal 6 Ayat (2) dalam PP.
Penyediaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. penyediaan transportasi udara dari dan ke Arab Saudi;
b. penyediaan transportasi darat selama di Arab Saudi; dan
c. penyediaan transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Kapasitas kebutuhan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan jumlah jemaah haji,” tulis Pasal 6 Ayat (4).
PP tersebut juga mengatur tentang perencanaan dan pelaksanaan pelayanan akomodasi. Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa penyediaan akomodasi di Indonesia dan penyediaan akomodasi di Arab Saudi.
“Pelayanan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kelayakan dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan jemaah haji beserta barang bawaannya, serta memiliki akses yang mudah ke Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah,” tulis Pasal 8 Ayat (4).
Begitu juga dengan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan konsumsi yang harus meliputi penyediaan konsumis di Indonesia dan Arab Saudi.
Sementara, perencanaan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan meliputi:
a. informasi kesehatan haji;
b. istitaah kesehatan jemaah haji;
c. perekrutan petugas kesehatan haji;
d. penyediaan sarana dan prasarana kesehatan haji; dan
e. penanganan jemaah haji sakit.