Presiden KSPSI Tak Menyangka Polri Respons Cepat Tuntutan Buruh

01 Mei 2019, 20:30 WIB

IDN Times/Axel Jo Harianja

Jakarta, IDN Times - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengaku tak menyangka bahwa salah satu tuntutan buruh kepada Presiden Joko 'Jokowi' Widodo direspons cepat oleh pihak kepolisian.

Dalam pertemuan dengan Jokowi yang dilakukan pada Jumat (26/4) lalu di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Andi meminta presiden untuk menginstruksikan Kapolri membentuk desk Pidana perburuhan di Kepolisian untuk penyelesaian masalah masalah pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang dialami Buruh.

"Ini hari yang sangat bahagia buat kami para presiden buruh, hasil dari pertemuan kami bersama Pak Jokowi tanggal 26 April yang kami tidak menyangka begitu cepat Polri meresponnya," ujarnya dalam acara peresmian Desk Tenaga kerja di Mainhall Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (1/5).

"Pak Jokowi Saat ini di Solo juga menanyakan 'loh sudah diresmikan tanggal 1 Mei?' Berarti cepatnya luar biasa," sambung Andi.

1. Desk tenaga kerja dinilai membantu buruh untuk melapor masalah ketenagakerjaan

IDN Times/Axel Jo Harianja

Andi menjelaskan, dengan adanya desk tenaga kerja akan membantu para buruh dalam melakukan proses pelaporan yang terkait dengan masalah Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan.

"Dan ini yang kami tunggu-tunggu ketika buruh, anggota-anggota kami bingung ketika ada pelanggaran UU ketenagakerjaan, melaporinnya kemana? Nah, mudah-mudahan dengan adanya desk ketenagakerjaan ini saya yakin kita bisa menemukan formula yang tepat," jelas Andi.

2. Desk tenaga kerja diharapkan jadi fasilitator masalah ketenagakerjaan

IDN Times/Axel Jo Harianja

Ditempat yang sama, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Wahyu Hadiningrat berharap, desk tenaga kerja menjadi pusat pelayanan terpadu berupa konsultasi, pengaduan, dan pelaporan dibidang hukum ketenaga kerjaan.

"Saya berharap desk ini tidak hanya menjadi pusat pelyanan terpadu, tetapi dapat berperan sebagai forum yang menginventarisir masalah ketenaga kerjaan sekaligus menjadi fasilitator masalah ketenaga kerjaan," kata Wahyu.

"Kemudian juga meningkatkan koordinasi komunikasi dan kerjasama dari stakeholder terkait ketenaga kerjaan. Dalam desk tenaga kerja ini beberapa pihak yang terlibat diantaranya serikat buruh, pemerintah, dan asosiasi pemberi kerja atau pengusaha," sambung Wahyu.

3. Desk tenaga kerja dibangun untuk menampung aduan terkait masalah ketenagakerjaan

IDN Times/Axel Jo Harianja

Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menuturkan, pemerintah juga telah memutuskan untuk mendirikan desk tenaga kerja di masing-masing Polda se-Indonesia. Pendirian itu dilakukan guna menampung aduan masalah para tenaga kerja.

Tercatat, ada 16 desk tenaga kerja yang telah didirikan di kawasan Polda yang memiliki tingkat serapan tenaga kerja tinggi. Salah satunya, di Polda Metro Jaya yang telah diresmikan hari ini.

"Pembentukan desk tenaga kerja agar keluhan-keluhan itu khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana bisa ada solusinya karena selama ini para rekan-rekan pekerja kesulitan untuk mengadu," tutur Moeldoko.

Sebelumnya, Jokowi bertemu dengan sejumlah pimpinan serikat buruh di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/4).

Beberapa perwakilan serikat buruh yang hadir adalah Presiden Konfederasi Perserikatan Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Iqbal Said, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudofir.

Kemudian Presiden Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah, Presiden Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Saburmusi) Syaiful, dan Presiden Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Muchtar. Pertemuan itu turut dihadiri Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.