Presiden PKS: Demokrasi Masa Jokowi Alami Kemunduran Jadi Lebih Buruk
Jakarta, IDN Times - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan, belum ada kemajuan demokrasi di Indonesia setelah reformasi. Hal itu diungkapkan Syaikhu dalam pidato kebangsaan di kanal YouTube Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
"Setelah dua dekade pasca-reformasi Indonesia belum mampu melakukan konsolidasi demokrasi, 23 tahun reformasi sudah berjalan, sudah 5 kali pemilu dan 4 kali pemilihan presiden scara langsung, tanda-tanda konsolidasi demokrasi belum berjalan sesuai dengan harapan," ujar Syaikhu, Jumat (20/8/2021).
1. Syaikhu sebut di masa Pemerintahan Jokowi arah demokrasi alami kemunduran
Syaikhu mengatakan, Indonesia saat ini masih terjebak dalam demokrasi prosedural. Dalam pidatonya, Syaikhu juga menyebut demokrasi di masa Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengalami kemunduran.
"Indonesia masih terjebak pada demokrasi prosedural tetapi belum naik kelas kepada demokrasi substansial. Bahkan di periode Pemerintah Presiden Joko Widodo, arah demokrasi mengalami kemunduran, arah demokrasi menjadi lebih buruk dibandingkan kepemimpinan sebelumnya," kata dia.
2. Pemerintahan Jokowi disebut perlahan jadi otoriter
Lebih lanjut, Syaikhu mengatakan, Pemerintahan Jokowi juga perlahan memutar haluan menjadi otoriter. Hal itu, kata dia, berdasarkan penilaian dari para pakar politik.
"Para ilmuwan politik menilai bahwa pemerintahan hari ini melakukan putar haluan dari model demokrasi prosedural ke arah otoritarianisme," ucapnya.
"Beberapa tahun terakhir kita menyaksikan demokrasi di Indonesia perlahan memutar haluannya ke arah otoritarianisme," katanya lagi.
3. Marak penyalahgunaan kekuasaan
Selain itu, Syaikhu juga menyebut, di masa Pemerintahan Jokowi tindakan korupsi semakin buruk. Dia mengatakan, pemerintah juga bersikap semakin represif dalam membuat kebijakan di masa pandemik COVID-19.
"Akhir-akhir ini kita menyaksikan penyalahgunaan kekuasaan serta praktik korupsi semakin memburuk, di tengah pandemik penguasa justru semakin menunjukkan sikap represif dalam merumuskan kebijakan publik," imbuhnya.