Presiden Tetap Sama, Ini Bedanya Upacara Pelantikan Jokowi 2014 & 2019

Upacara pelantikan Presiden dan Wapres setiap lima tahun sekali digelar selalu digelar pada 20 Oktober. Hal itu sudah tercatat dalam aturan di UU dan dimulai sejak pemilu langsung kali pertama yang digelar pada 2004 lalu. Waktu pas berakhirnya sebuah pemerintahan apabila dihitung lima tahun, maka terjadi pada 20 Oktober. 

Pada tahun ini, 20 Oktober jatuh pada hari Minggu. Sementara, lima tahun lalu, upacara pelantikan digelar pada hari Senin. Itu sebabnya di periode pertama, upacara pelantikan Jokowi dan JK dilakukan pada pukul 10:00 WIB. 

Namun, dalam pelantikan kali ini, acara digelar lebih siang yakni sekitar pukul 14:00 WIB. Ketua MPR Bambang Soesatyo sudah mengungkapkan alasan mengapa jam pelantikan diundur yakni karena ingin membiarkan umat Nasrani bisa beribadah lebih dulu. 

"Toleransi kami kedepankan agar tak ada masyarakat yang terganggu saat melakukan ibadah di hari libur," kata Bamsoet kepada media pada (9/10) lalu. 

Sebelumnya, MPR sempat mengusulkan agar upacara pelantikan digelar pukul 16:00. Namun, menurut Istana jam itu berdekatan dengan jadwal salat Maghrib. 

Bamsoet juga menjelaskan dengan digelar pukul 14:00 WIB, maka warga yang ingin melakukan aktivitas car free day, tetap tidak terganggu. Namun, pada kenyataannya, Pemprov DKI Jakarta justru meniadakan hari bebas kendaraan pada acara pelantikan esok. Pemprov mengaku ingin menghormati upacara pelantikan Presiden dan Wapres esok.

Lima tahun sebelumnya, pascapelantikan, Jokowi-JK langsung diarak oleh para pendukungnya dari gedung DPR. Ia ditunggu para pendukungnya di kawasan Bundaran HI dan melakukan kirab budaya dengan kereta kuda kencana yang berjalan menuju Monas.

Di sana sudah disiapkan panggung untuk keduanya menyampaikan sambutan kepada masyarakat. Tak cuma itu mereka juga disuguhi pelbagai hiburan sampai dengan jajanan gratis.

Hal serupa semula bakal digelar kembali usai pelantikan dilaksanakan oleh para relawan. Hanya saja, Jokowi kali ini melarang kegiatan tersebut dilakukan lantaran berbagai pertimbangan.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menyebut Jokowi ingin pelantikan berjalan dengan sederhana dan khidmat. Presiden Jokowi juga ingin segera bekerja sebagai kepala negara untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Tapi, kata Moeldoko, Jokowi tetap mengapresiasi keinginan relawan yang ingin menggelar pesta. 

Pada pelantikan presiden 2014-2019, sekitar 17 perwakilan negara tetangga yang hadir langsung ke Gedung MPR. Mereka yang hadir antara lain Perdana Menteri Australia Tony Abbott, Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha, Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak, dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Selain itu, ada pula Perdana Menteri Haiti Laurent Lamothe, Gubernur Jenderal Papua  Nugini Michael Ogio, Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, serta utusan khusus dari Jepang.

Sedangkan, untuk pelantikan tahun 2019 sekitar 20 perwakilan negara bakal hadir. Kepala negara yang memastikan hadir adalah adalah Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad, Wakil Presiden Tiongkok, Wang Qishan. Ada pula kepala negara dari Singapura, Australia, Brunei Darussalam, Filipina dan Myanmar.

Selain kepala negara, tamu-tamu yang hadir dari negara tetangga adalah kepala pemerintahan dan utusan khusus.

Ada hal menarik lain yang membedakan pelantikan yang digelar pada lima tahun silam dengan pelantikan sekarang. Kali ini, tak akan ada pertukaran tempat duduk yang dilakukan presiden sebagai tanda perpindahan tampuk kepemimpinan. Hal itu disebabkan karena presiden tak mengalami pergantian.

Selain itu, akan ada sesi khusus yang disiapkan untuk memberikan ucapan selamat kepada presiden dan wapres di panggung usai sesi foto. Itu dilakukan guna memberi kesempatan kepada undangan dari negara tetangga.

Pihak keamanan bakal menurunkan jumlah personel yang banyak dalam pelantikan Jokowi-Ma'ruf. Berdasarkan data yang ada, akan ada sekitar 30 ribu personel gabungan TNI-Polri yang berjaga agar agenda pelantikan bisa berjalan dengan lancar.

Jumlah tersebut sudah tentu lebih banyak jika dibandingkan dengan personel keamanan gabungan yang terjun langsung pada periode 2014-2019. Pada lima tahun itu jumlah personel keamanan yang diterjunkan mencapai 24 ribu orang. 

Peningkatan jumlah personel keamanan disebabkan adanya narasi teror menjelang pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin. Kekhawatiran itu seolah menjadi kenyataan dengan adanya peristiwa penusukan terhadap Menkopolhukam Wiranto.