Pro Kontra Kebijakan Penghapusan THR untuk Pensiunan

Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno menyesalkan pembatalan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pensiunan PNS, anggota TNI dan Polri. Menurutnya, kebijakan ini malah membuat susah orang yang mau merasakan lebaran. Anggota Fraksi Partai Gerindra ini juga mengatakan bahwa pemberian THR untuk para pensiunan itu seharusnya malah diprioritaskan. Berapapun yang mereka dapatkan nanti jumlahnya pasti lumayan.

Soepriyatno berujar seharusnya Kementerian Keuangan dapat mengelola anggaran dengan efektif dan tak perlu mengorbankan hak THR bagi para pensiunan tersebut. Dia berharap Kementerian Keuangan dapat mencari alternatif dana untuk penghematan anggaran, misalnya penundaan perjalanan dinas, seminar dan wacana-wacana lain yang seharusnya bisa dikurangi.

Setiap tahun, ada saja perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada karyawannya. Karena itu, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertrasnduk) Provinsi Jawa Timur bersama Disnaker kabupaten dan kota akan melakukan pengawasan lebih ketat.

Mereka menyasar 55 perusahaan yang sudah langganan hampir tiap tahun bermasalah dengan kewajiban pembayaran THR. Ke-55 perusahaan ini bergerak di bidang non manufaktur, alas kaki, hingga salon kecantikan. Perusahaan tersebar di sembilan daerah yakni di ring I (Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan dan Mojokerto), Malang, Kediri, Jember dan Jombang.

Aturan terhadap THR pada tahun-tahun sebelumnya tidak memiliki sanksi tegas. Pihaknya hanya memberikan imbauan saja kepada pengusaha untuk membayarkan THR kepada pekerjanya. Untuk tahun ini, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan yang tegas melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjanagn Hari Raya Keagamaan, bahwa pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan berhak mendapatkan THR, dan selambat-lambatnya dibayarkan pada tujuh hari sebelum hari raya.