Bekasi, IDN Times - Pilkada Kota Bekasi diikuti oleh tiga pasangan calon, yakni pasangan calon nomor urut satu Heri Koswara dan Sholihin, pasangan calon nomor urut dua Uu Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni, serta pasangan calon nomor urut 3 Tri Adhianto dan Harris Bobihoe.
Ketiganya bertarung dalam Pilkada Kota Bekasi setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi pada Senin (23/9/2024) lalu. Berikut profil dan janji-janji ketiga paslon tersebut:
Calon Wali Kota Bekasi nomor urut 1, Heri Koswara yang berpasangan dengan Sholihin diusung oleh koalisi 5 partai politik, yakni PKS, PPP, PAN, PSI, dan Partai Hanura.
Heri Koswara diketahui merupakan Ketua DPD PKS Kota Bekasi. Sementara Sholihin menduduki posisi sebagai Ketua DPC PPP Kota Bekasi.
Pasangan nomor urut 1 itu berjanji akan membiayai masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan hingga sarjana jika terpilih dalam Pilkada Kota Bekasi 2024.
"Kami punya visi bagaimana besok pendidikan dari SD, SMP itu kami akan gratiskan semua, dan juga insyaallah kami nanti satu keluarga miskin, satu sarjana," kata Sholihin, Rabu (28/8/2024) lalu.
Sholihin mengatakan, pihaknya juga akan memberikan Rp500 juta per RW setiap tahunnya. Anggaran Rp500 juta per tahun itu akan digunakan untuk pembangunan di setiap RW di Kota Bekasi.
"Kami akan ada membangun Kota Bekasi dari RW. Artinya, nanti RW setiap tahun kami memberikan (dana untuk) pembangunan Rp500 juta satu RW," katanya.
Selain itu, untuk ketua RW juga akan mendapatkan gaji per tahun sebesar Rp25 juta. Sementara ketua RT mendapatkan gaji per tahun Rp20 juta.
Untuk pasangan nomor urut 2, Uu Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni, mereka diusung oleh tiga partai yakni Golkar, Nasdem, dan Garuda.
Uu diketahui merupakan seorang birokrat yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, sebelum pada akhirnya harus mengundurkan diri dari ASN untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2024.
Sementara pasangannya, Nurul Sumarheni merupakan Ketua KPU Kota Bekasi pada 2018 dan sempat berkarier sebagai General Manager di PT. Sinergi Patriot Bekasi, salah satu BUMD Kota Bekasi.
Uu berjanji, pihaknya akan meningkatkan pelayanan di sektor pendidikan, kesehatan dan mengatasi persoalan lapangan pekerjaan jika nanti terpilih menjadi Wali Kota Bekasi periode 2024-2029.
"Karena dari berbagai macam survei itu termasuk pelayanan-pelayanan yang ingin disampaikan kepada masyarakat," kata Uu.
Dia juga berjanji akan berusaha semaksimal mungkin agar masyarakat dapat secara langsung merasakan manfaat ketika Uu-Nurul terpilih di Pilkada 2024.
"Insyaallah dengan kolaborasi saya dengan Ibu Nurul apa yang menjadi harapan masyarakat akan kami berusaha semaksimal mungkin agar pasangan ini bermanfaat untuk masyarakat, khususnya warga Kota Bekasi," ujar dia.
Sementara pasangan nomor urut 3, Tri Adhianto dan Harris Bobihoe mendapatkan dukungan dari 10 partai pengusung untuk maju dalam Pilkada 2024. Ke-10 partai itu yakni, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKB, Perindo, Partai Gelora, Partai Buruh, PBB, PKN, dan Partai Ummat.
Tri Adhianto pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bekasi pada periode September 2018 hingga Januari 2022. Setelah itu, Tri Adhianto menjabat sebagai Plt Wali Kota Bekasi pada Januari 2022 hingga Agustus 2023 setelah Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, menjadi tersangka kasus korupsi.
Tri juga sempat menduduki jabatan sebagai Wali Kota Bekasi selama satu bulan, yakni pada Agustus 2023 hingga September 2023.
Sementara Harris Bobihoe merupakan politikus Partai Gerindra yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024.
Untuk pasangan Tri-Bobihoe terdapat beberapa program yang diunggulkan yakni membuka lapangan pekerjaan, memperbaiki dunia pendidikan di Kota Bekasi hingga pengembangan infrastruktur.
"Bagaimana nanti membuka lapangan pekerjaan baru, bagaimana untuk dunia pendidikan, kemudian juga infrastruktur dan terutama adalah bagaimana membuat warga masyarakatnya menjadi bahagia," jelas Tri.
Tri juga mengatakan, akan menambah anggaran untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang sebelumnya Rp200 juta menjadi Rp420 juta.
"Tahun lalu kita berikan tanggung jawab mereka dana anggaran Rp200 juta, ternyata luar biasa hasilnya. Makanya tahun berikutnya kita naikkan Rp420 juta, dan mudah-mudahan nanti LPM dan BKM dalam kurun waktu lima tahun, akan mengelola anggaran Rp1 miliar," kata Tri.