Profil Hadi Tjahjanto, Eks Menteri ATR Disebut di Kasus Pagar Laut

Pria kelahiran Malang, 8 November 1963 itu memulai karier militernya di Skuadron Udara 4, yang bermarkas di Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur. Hadi merupakan alumni Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 1986. 

Di Skuadron Udara 4, Hadi menjadi pilot pesawat angkut ringan untuk Operasi Dukungan Udara, SAR terbatas, dan kursus penerbang pesawat angkut. Pada 1993, kariernya meningkat menjadi Kepala Seksi Latihan Skadron Udara 4.

Pada 1996, ayah dua putra itu tidak lagi mengurusi pesawat angkut ringan. Dia memimpin pesawat angkut berat, sebagai Komandan Flight Ops A Flightlat Skuadron Udara 32 Wing Udara 2 di pangkalan udara yang sama.

Karier Hadi terus menanjak. Hampir setiap tahun dia mengemban jabatan baru.

Pada 2010-2011, Hadi dipercaya menjadi Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah. Lokasi pangkalan militer dan sipil itu 14 kilometer di utara Kota Surakarta. Di saat yang bersamaan, Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo untuk periode kedua.

Pada 2012, Jokowi dibawa ke Jakarta untuk mengikuti pemilihan kepala daerah. Dia menang dan dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012.

Di saat yang tidak jauh berbeda, karier Hadi juga terus naik. Pada 2011-2013, Hadi menempati jabatan Direktur Operasi dan Latihan Badan SAR Nasional (Basarnas) dan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispen AU) pada 2013-2015. Hadi ketika itu juga ditempatkan di Jakarta.

Belum menyelesaikan masa tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi diusung sebagai calon presiden dan menang dalam Pemilu Presiden-Wakil Presiden pada 2014. Berselang satu tahun kemudian, Hadi Tjahjanto diberi jabatan sebagai Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) pada 2015.

Setelah itu, Hadi diangkat menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan pada Oktober 2016. Karier Hadi di TNI AU terus menanjak karena dia kemudian diberi tugas sebagai Danlanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur, pada 2016.

Pada November 2016, Hadi dilantik menjadi Irjen Kementerian Pertahanan. Tiga bulan kemudian, Hadi terpilih menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), tepatnya 18 Januari 2017, menggantikan Agus Supriatna.

Puncak karier Hadi di dunia militer akhirnya ia capai pada 8 Desember 2017. Ketika itu, ia dilantik Jokowi sebagai Panglima TNI menggantikan Gatot Nurmantyo. 

Penunjukkan Hadi itu bertepatan dengan tahun politik jelang pilkada serentak tahun 2018 dan pilpres 2019. Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmanto Hadi mengemban tugas berat memimpin TNI karena bersamaan dengan tahun politik. Apalagi polarisasi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 sangat ekstrem terjadi. 

"Kita melihat bagaimana pilkada atau Pilgub di DKI, begitu keras. Tensinya tinggi, mengerahkan pasukan begitu banyak. Sekarang ini bukan hanya satu, ada 171 (daerah)," ujar Gatot pada 2017. 

Sosok Hadi dianggap istimewa bagi Jokowi. Tak lama usai pensiun dari dunia militer, Hadi dipercaya menjadi Komandan Lapangan MotoGP Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Informasi itu kali pertama disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, melalui unggahan di akun media sosialnya @sandiuno. "Sebagai wujud dari gerak cepat dan gerak bersama, sore tadi saya bertemu dengan Bapak Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto yang baru saja ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Komandan Lapangan MotoGP Mandalika 2022," tulis Sandi pada 2021 lalu.

Sandi mengatakan dalam waktu tiga bulan ke depan, pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan sejumlah evaluasi. Pemerintah akan menyiapkan beberapa tahap persiapan agar ajang balap MotoGP Mandalika 2022 bisa terselenggara dengan sukses. 

"Jadi, kami bersepakat untuk terus berkoordinasi dan menyelesaikan setiap tahapan persiapan yang ada agar tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu," kata menteri yang ketika itu masih berada di dalam Partai Gerindra. 

Salah satu isu besar yang belum dituntaskan ketika itu yakni menyangkut sengketa lahan yang dipakai sebagai arena sirkuit. Ketika itu, banyak warga setempat menolak untuk mengosongkan lahan lantaran belum dibayar oleh pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). ITDC merupakan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort. 

Momen pelantikan Hadi bersamaan dengan masuknya Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan ke kabinet pada 2022. Jokowi mengatakan memilih Hadi sebagai Menteri ATR karena memiliki kemampuan penguasaan teritori saat menjabat sebagai Panglima TNI. 

"Karena Beliau dulu sebagai mantan Panglima (TNI) menguasai teritori. Kita juga tahu, Pak Hadi kalau ke lapangan kerjanya sangat detail," ujar Jokowi pada 2022. 

Jokowi juga memberikan tugas kepada Hadi segera menyelesaikan urusan sengketa lahan dan persoalan sertifikat tanah, termasuk soal proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara.

"Urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah dan sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan, yang kedua urusan sertifikat. Termasuk di dalamnya urusan lahan tanah yang berkaitan dengan IKN," tutur Jokowi. 

Hadi ketika itu mengatakan akan menyelesaikan sertifikasi tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan penyediaan lahan di IKN Nusantara.

Selain menjadi ATR/BPN, Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto juga dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Istana Kepresidenan pada 21 Februari 2024. Posisi itu sempat kosong selama 20 hari lantaran Mahfud MD memilih mundur karena menjadi cawapres Ganjar Pranowo.

Hadi dilantik bersamaan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang akan menjabat posisi sebagai Menteri ATR. Posisi itu diemban Hadi hampir selama sembilan bulan. Sebab, pemerintahan Jokowi berakhir pada 20 Oktober 2024. 

Sosok Hadi sendiri bukan orang asing bagi Jokowi. Mereka sudah saling mengenal ketika Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota di Solo. 

Hadi diketahui cukup rutin melaporkan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu bisa dilihat dari catatan di LHKPN KPK di mana ia sudah tujuh kali melakukan pelaporan. Pelaporan itu dilakukan tiap Hadi menempati posisi baru baik di militer atau pemerintahan. 

Kali terakhir ia melapor pada 31 Desember 2022 lalu. Posisinya ketika itu sudah menjabat sebagai Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

Hadi melaporkan memiliki harta mencapai Rp22,8 miliar. Harta paling besar disimpan dalam bentuk kas dan setara kas. Nominalnya mencapai Rp10,4 miliar. 

Selain itu, ada pula harta lain yang nominalnya cukup besar dalam bentuk aset tanah dan bangunan. Hadi melaporkan memiliki tiga aset tanah dan bangunan di Malang dan dua lainnya di Jakarta. Total asetnya mencapai Rp6,9 miliar. 

Sedangkan, alat transportasi  yang ia laporkan ada tiga kendaraan roda empat dan satu sepeda motor. Total nilainya mencapai Rp486.450.000. Ada pula surat berharga yang nominalnya mencapai Rp3 miliar. 

Hadi mengaku tak memiliki utang di LHKPN-nya. Maka, total harta yang ia miliki dan laporkan ke komisi antirasuah mencapai Rp22,8 miliar.