5 Hal Mengenai Irma Suryani, Politisi Perempuan Pejuang Kaum Buruh

05 Des 2018, 08:37 WIB

Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI Irma Suryani Chaniago (dpr.go.id)

Dengan laporan Amelinda Zaneta

Jakarta, IDN Times - Politisi perempuan Irma Suryani Chaniago merupakan anggota DPR yang memiliki latar belakang sebagai aktivis perjuangan kaum buruh. Perempuan yang lahir di Lampung pada 6 Oktober 1965 lalu itu mulai terjun sebagai politisi pada tahun 2012 sebagai Wakil Ketua DPP Partai Nasdem.

Kini, Irma ditempatkan di Komisi IX yang mengurusi bidang tenaga kerja & transmigrasi, kependudukan dan kesehatan periode 201-2019. Lantaran turut dibesarkan oleh orang tua yang juga merupakan aktivis yang peduli terhadap isu kaum buruh, maka tak heran kalau ia terjun dan mengurus permasalahan tersebut. Di mata Irma, kaum buruh masih jauh dari posisi sejahtera.

“Untuk bisa meminimalisi masalah upah, sebaiknya perusahaan mulai memposisikan buruh sebagai aset dan bukan beban,” ujar Irma seperti dikutip dari situs resmi Partai Nasdem pada Senin (3/12).

Perempuan yang sempat menjabat sebagai Manajer PT Jakarta International Container Terminal Tanjung Priok itu, ia memiliki cita-cita untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menengah ke bawah, utamanya adalah para buruh.

Saat ini, Irma dipercaya menjadi salah satu juru bicara tim kampanye nasional (TKN) kubu Jokowi-Ma'ruf Amin. Lalu, apa saja kira-kira program dan kritik yang pernah disampaikan oleh Irma kepada publik?

1. Irma sempat menyayangkan pernyataan Prabowo Subianto soal profesi pengemudi ojek online

IDN Times/Nofika Dian Nugroho

Irma pernah menanggapi pernyataan calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang dinilai telah merendahkan profesi pengemudi ojek online. Saat berbicara di Indonesia Economic Forum di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Prabowo mengaku miris karena para pemuda lulusan SMA justru memilih untuk bekerja sebagai pengemudi ojek online.

"Yang paling di sebelah kanan adalah topi SD, setelah ia lulus ia pergi ke SMP. Setelah ia lulus, ia pergi ke SMA dan setelah ia lulus SMA ia menjadi pengemudi ojek. Sedih, tapi ini kenyataan," kata Prabowo pada akhir November lalu.

Pernyataan itu, akhirnya menimbulkan protes dan demonstrasi besar-besaran dari para pengemudi ojek online. Mereka mengaku merasa terhina dengan pernyataan Prabowo.

Irma pun membela para pengemudi ojol tersebut. Selain diminati, pekerjaan tersebut dinilainya juga halal.

"Astafirullah, jangan menghina rakyatlah. Driver ojek itu pekerjaan halal dan pekerjaan ini ada di seluruh dunia. Kemarin (mengatakan) tampang Boyolali, sekarang merendahkan driver ojek," kata Irma kepada media pada Kamis (22/11) lalu.

2. Irma menilai Perpres tentang penggunaan tenaga kerja asing digoreng untuk kepentingan Pilpres

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Pada (26/3) lalu, Presiden Joko "Jokowi" Widodo meneken Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Kemudian Perpres itu diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Tiga bulan setelah diundangkan Perpres itu berlaku.

Namun, Perpres tersebut justru dinilai Irma, sarat gorengan politik pada kontestasi Pilpres 2019. Sebab, di dalamnya dianggap membuat arus kedatangan pekerja asing ke Indonesia semakin deras. Sementara, jumlah pencari lapangan pekerjaan di Tanah Air juga tidak kalah banyak.

“Ini kan tahun politik. Banyak isu digoreng. Tenaga kerja asing dibilang bebas masuk ke sini karena Perpres (No. 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing),” ujar Irma beberapa waktu lalu di kediamannya.

Ia berpandangan isu tersebut bisa "digoreng" karena pemerintah tidak melakukan sosialisasi lebih dulu mengenai Perpres itu.

"Padahal, isi Pepresnya bagus sekali. Hanya karena tidak disosialisasikan, jadi 'digoreng'. Seharusnya, sampaikan ke masyarakat pasal demi pasal secara komprehensif. Padahal, Perpres itu tidak mengancam keberadaan tenaga kerja di dalam negeri dan tidak memudahkan (tenaga) asing juga," kata dia lagi.

3. Irma mengimbau agar buruh tidak ikut politik praktis di acara May Day

Dok. IDN Times/Istimewa

Peringatan May Day pada 1 Mei tahun ini memang berbeda. Sebab, muncul persepsi gerakan buruh untuk menyampaikan aspirasi mereka disusupi oleh kepentingan Pilpres 2019. Terbukti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di hari itu menyatakan dukungan bagi calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Irma pun sempat mengimbau agar para buruh yang terlibat aksi May Day tidak ikut-ikutan dalam politik praktis.

"Dan saya juga berharap sepanjang yang diperjuangkan untuk kesejahteraan buruh saya dukung, tapi kalo sudah masuk dukung mendukung, itu nggak bener, itu sudah masuk area politik praktis namanya. Jadi, jangan mau dijadikan alat politik dan jangan mau dipolitisasi," kata Irma.

4. Sejak awal sudah aktif berorganisasi dan berjuang bersama kaum buruh

(Irma Suryani Chaniago) www.fraksinasdem.org

Ketika memperjuangkan nasib buruh, Irma tidak sekedar ngecap. Ia aktif di dalam berbagai organisasi yang membela kepentingan kaum buruh, antara lain sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Buruh Maritim & Nelayan Indonesia (SBMNI) dan Ketua MPO Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SBPI). Namun, ia akhirnya berpikir kalau tidak duduk di parlemen, maka perjuangan tersebut kurang berbunyi nyaring.

"Setelah selama ini kita berjuang di jalanan, kami berpikir, tidak mungkin kami bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik oleh pengelola negara, kalau kita tidak bisa masuk sebagai salah satu pengelola negara," kata Irma.

Bahkan saat ia menjabat sebagai manajer di PT Jakarta International Container Terminal, Irma sempat membuat serikat pekerja di tempatnya bekerja.

5. Irma menjabat sebagai Ketua Gemuruh, organisasi sayap gerakan massa buruh di Partai Nasdem

(Irma Suryani Chaniago) www.twitter.com/@Nasdem

Di dalam menghadapi Pilpres 2014 lalu, Partai Nasional Demokrat meluncurkan satu organisasi sayap yang menurut mereka bisa mendorong untuk membuat buruh memberikan suaranya bagi parpol tersebut. Gerakan itu diberi nama Gerakan Massa Buruh (Gemuruh) Nasdem dan diketuai oleh Irma.

"Gemuruh merupakan organisasi yang terdiri dari segenap aktivis, serikat buruh maupun perorangan yang bersama-sama memiliki semangat perjuangan untuk meningkatkan harkat martabat buruh," ujar Irma ketika memberikan keterangan pers tahun 2012 lalu.

Melalui organisasi itu, Irma berharap buruh bisa menjadi subjek dari pembuat kebijakan dan bukan objek semata. Menurutnya, tanpa menjadi pelaku, maka buruh selamanya hanya akan menjadi penonton dengan angan-angan kesejahteraan dan kemakmuran.