Profil Mayjen Untung Budiharto, Eks Tim Mawar yang Jadi Pangdam Jaya

07 Jan 2022, 17:01 WIB

Panglima Kodam Jaya, Untung Budiarto pilihan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (www.bnpt.go.id)

Jakarta, IDN Times - Penunjukkan Mayor Jenderal Untung Budiharto menjadi Pangdam Jaya oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menuai sorotan. Sebab, rekam jejak Untung di masa lalu yang ikut tergabung di dalam Tim Mawar Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di akhir Orde Baru.

Ketika itu, Tim Mawar adalah tim kecil yang berasal dari kesatuan Kopassus Grup IV TNI Angkatan Darat (AD). Tim Mawar beranggotakan 10 orang yang dibentuk oleh Mayor Bambang Kristiono pada Juli 1997.

Selain Untung, ada pula Kapten Inf. Fausani Syahrial Multhazar, Kapten Inf. Nugroho Sulistiyo Budi, Kapten Inf. Yulius Selvanus, Kapten Inf. Dadang Hendrayudha, Kapten Inf. Djaka Budi Utama, Kapten Inf. Fauka Noor, Serka Sunaryo, Serka Sigit Sugianto, dan Sertu Sukadi.

Tugas Tim Mawar adalah memburu dan menangkap aktivis prodemokrasi jelang kejatuhan rezim militer Soeharto. Operasi tim ini kemudian terbongkar. Kristiono dan 10 anggota Tim Mawar pun diseret ke Mahkamah Militer Tinggi II pada April 1999.

Di awal 2022, Untung ditunjuk menjadi Pangdam Jaya yang didasarkan pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/5/I/2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan TNI. Jenderal Andika pun tak menampik memang telah menunjuk Untung menjadi Pangdam Jaya. Sebelumnya, Andika memang sudah kenal cukup dekat dengan Untung lantaran menjadi staf khusus Panglima TNI.

Sementara, Mayjen Mulyo Aji dipromosikan menjadi jenderal bintang tiga dan ditempatkan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Lalu, bagaimana rekam jejak Untung di TNI? Mengapa ia bisa tetap berkarier di TNI meski terbukti di Mahkamah Militer II bersalah lantaran menculik paksa sejumlah aktivis pada periode 1997-1998?

1. Untung merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1988

Mayor Jenderal Untung Budiharto yang ditunjuk menjadi Panglima Kodam Jaya (Tangkapan layar YouTube BNPT)

Untung merupakan lulusan akademi militer tahun 1988 dan memulai kariernya di TNI AD pada kecabangan infanteri. Ia kemudian berhasil lolos menjadi anggota Kopassus.

Perwira tinggi TNI AD kelahiran 1965 itu kemudian sempat menduduki berbagai posisi strategis di TNI, yakni:

Danyonif 733/Masariku: tahun 2004-2005
Dandim 1504/Ambon: tahun 2005-2006
Kasrem 151/Binaiya: tahun 2007-2009
Asren Kopassus: tahun 2009-2010
Dosen Madya Seskoad: tahun 2010-2012
Danrindam IV/Diponegoro: tahun 2012-2013
Waasops Kasad: tahun 2017-2019
Kepala Staf Daerah Militer (Kasdam) I/Bukit Barisan: tahun 2019-2020
Direktur Operasi dan Latihan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di Badan SAR Nasional: tahun 2020

2. Untung dipercaya menjadi Sestama di BNPT, lalu jadi staf khusus Panglima TNI

Mayor Jenderal Untung Budiharto yang ditunjuk sebagai Pangdam Jaya (Tangkapan layar YouTube BNPT)

Karier Untung semakin menjulang. Pada 13 Juli 2020, ia dilantik menjadi Sekretaris Utama di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 107/TPA tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan BNPT.

Ia dilantik ketika pandemik COVID-19 mulai masuk ke Indonesia. Maka, tak heran pesan Kepala BNPT Komjen (Pol) Boy Rafli Amar yakni agar Untung bisa menyesuaikan diri dengan perubahan akibat pandemik COVID-19.

Saat menjabat sebagai Sestama, Untung kerap menyampaikan langkah pencegahan dan penanggulangan gerakan intoleransi, radikalisme dan terorisme harus terintegrasi antarlembaga, kementerian serta badan. Salah satu yang digandeng yakni pemuka agama.

"Masyarakat juga harus dilibatkan," ujar Untung ketika berbicara pada Agustus 2020 di Kota Palu seperti dikutip dari kantor berita ANTARA.

Sementara, ia menekankan, dalam menanggulangi aksi terorisme maka harus mengedepankan dua jenis strategi, yaitu memerangi terorisme tanpa kekerasan dan penindakan yang melibatkan pihak-pihak terkait.

BNPT kerap menyebut deradikalisasi sebagai upaya pendekatan lembut yang dianggap efektif. Padahal, cara ini dinilai oleh sebagian pihak tidak efektif. Sebab, tak sedikit pelaku teror yang usai menjalani hukuman di balik jeruji besi kemudian kembali beraksi dan melakukan teror lainnya.

Tak butuh waktu lama bagi Untung mendapatkan promosi lainnya. Pada 25 Oktober 2021, ia dipanggil ke Mabes TNI dan ditempatkan menjadi staf khusus Panglima TNI. Saat itu, posisi Panglima TNI masih dijabat Marsekal Hadi Tjahjanto.

Mutasinya ke dalam lingkungan Cilangkap berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/943/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021.

3. Mayjen Untung tercatat memiliki harta Rp10,6 miliar

Pangdam Jakarta Raya yang ditunjunk Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Mayor Jenderal Untung Budiharto (ANTARA FOTO)

Mengutip dari situs laporan harta kekayaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Untung baru sekali melaporkan LHKPN ke komisi antirasuah. Ia melaporkan pada 30 Desember 2020 ketika menjabat sebagai staf khusus Panglima TNI. Padahal, ia seharusnya rutin melaporkan harta kekayaan setiap kali menempati jabatan baru.

Berdasarkan data di KPK, Untung tercatat memiliki harta kekayaan sebanyak Rp10,6 miliar. Sumber kekayaannya yang paling banyak berasal dari 10 bidang tanah dan bangunan miliknya yang tersebar di Kota Tegal, Kota Bangka Tengah, Kota Banding, dan Kota Depok. Semua aset berupa tanah dan bangunan itu memiliki nilai lebih dari Rp10 miliar.

Ia juga tercatat memiliki dua kendaraan roda dua dan satu motor dengan total nilai Rp414 juta. Tiga kendaraan itu adalah motor Kawasaki LX 150 C tahun 2014, mobil Toyota NAV tahun 2015, dan mobil Toyota Fortuner tahun 2015.

Untung memiliki sumber kekayaan lainnya yang berasal dari kas dan setara kas sebesar Rp57.422.784.

4. Putusan banding di Mahkamah Militer anulir pemecatan Untung dari TNI

Mayor Jenderal Untung Budiharto (kiri) ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Utama BNPT (www.bnpt.go.id)

Untung masih bisa tetap berkarier di militer lantaran putusan banding di Mahkamah Militer II yang dirilis pada tahun 2000 menganulir pemecatannya dari ABRI. Informasi itu disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung pada 2007. Sekretaris MA ketika itu dijabat oleh Nurhadi.

Semula, di peradilan tingkat pertama, Mahkamah Militer Tinggi II menyatakan Untung terbukti bersalah karena telah melakukan penculikan secara paksa kepada para aktivis. Ia kemudian dijatuhkan vonis 20 bulan penjara dan dipecat dari ABRI.

Tetapi, ia mengajukan banding. Mahkamah Militer di tingkat banding kemudian tetap memvonis bui Untung. Bahkan, vonis buinya lebih berat, yakni dua tahun dan 10 bulan. Namun, ia tak dipecat dari ABRI.

Nurhadi ketika itu tak menjelaskan alasan hakim justru menghapus sanksi pemecatan terhadap Untung. Dari 11 anggota tim mawar, Mahkamah Militer hanya memecat satu anggota TNI AD.