Profil Saldi Isra, Wakil Ketua MK yang Dikenal Antikorupsi

Perkumpulan Bung Hatta Award Anti Corruption Watch (BHACA) pernah memberikan penghargaan kepada Saldi, sebagai tokoh antikorupsi pada 2004. Ia diganjar penghargaan itu lantaran berhasil mengungkap korupsi di DPRD Sumatra Barat sejak 1999. Lantaran upaya Saldi, sebanyak 43 anggota DPRD Sumbar berhasil dijebloskan ke penjara.

Ketua BHACA ketika itu, Betti Alisjahbana, memilih Saldi berdasarkan kriteria penilaian, yakni kualitas pribadi yang bebas dari tindak korupsi, tindakan yang dilakukan untuk membersihkan lingkungan di sekitar tindak korupsi, dan efektivitas hasil dari tindakan yang dilakukan terhadap pemberantasan korupsi.

Pengajar di Unand, Padang itu dinilai memiliki kualitas pribadi yang bebas korupsi, karena kehidupan sehari-harinya yang sederhana, dan konsisten dalam mengungkap kasus korupsi di DPRD Sumbar sejak 1999-2004.

Saldi mengaku terkejut ketika Bung Hatta Award diberikan kepadanya bersama Bupati Solok. "Saya sebenarnya mengusulkan orang lain," ujar Saldi ketika itu.

Sementara, salah satu keputusan yang disorot publik yakni soal Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan mantan terpidana, termasuk eks napi korupsi, boleh maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun, para residivis itu tak boleh langsung mencalonkan diri usai keluar dari bui.

Mereka harus melewati jangka lima tahun usai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, mereka tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih.

Lalu, mantan napi itu juga harus mengumumkan mengenai latar belakang dirinya sebagai residivis. Calon anggota DPD juga bukan pelaku kejahatan yang berulang kali melakukan tindak kejahatannya.

Putusan itu dibacakan dalam sidang terbuka di MK pada 28 Februari 2023. Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi Saldi Isra menyebut terkait jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan, Mahkamah melalui putusan nomor 85/PUU-XX/2022 telah menegaskan tidak ada lagi perbedaan rezim pemilu dan pemilihan kepala daerah.

Mahkamah telah memberlakukan syarat yang sama antara calon anggota DPR dan DPRD secara kumulatif serta calon kepala daerah.

"Diselaraskannya antara norma persyaratan calon bagi mantan narapidana yang akan mengajukan diri sebagai kepala daerah dan calon anggota DPR dan DPRD telah memberikan kepastian hukum dan mengembalikan makna esensial pemilihan, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas untuk menjadi pejabat publik," ungkap Saldi ketika bersidang.

Namun, Mahkamah menilai belum semua pejabat publik diterapkan syarat yang sama, terutama calon anggota DPD. Menurut Saldi, ketentuan dalam Pasal 182 huruf g, perlu ditegaskan dan diselaraskan dengan memberlakukan jeda waktu lima tahun lebih dulu, terhadap calon anggota DPD eks narapidana.

Saldi diketahui rutin melaporkan harta kekayaannya sejak awal menjabat hakim konstitusi. Ia melaporkan kali pertama pada 23 Mei 2017 dengan total harta mencapai Rp6,6 miliar. Kemudian Saldi melaporkan harta kekayaannya mencapai Rp14,9 miliar pada 31 Desember 2021.

Harta yang tercatat paling besar dan dilaporkan Saldi pada tahun itu adalah kas dan setara kas, yakni mencapai Rp7,5 miliar. Lalu, ada pula surat berharga senilai Rp3,5 miliar.

Sementara, terkait aset berupa rumah dan tanah, Saldi melaporkan hanya memiliki tanah dan bangunan yang berada di Solok dan Padang, Sumatra Barat. Total aset berupa tanah dan bangunan mencapai Rp2,7 miliar.

Sedangkan, alat transportasi yang dilaporkan Saldi hanya dua unit yakni Toyota Yaris produksi 2016 seharga Rp240 juta. Kedua, adalah motor Yamaha 1FDC cast wheel tahun 2015 senilai Rp10 juta.