Akselerasi Kemajuan Desa, Kemendes Fokus Program ASEAN Network Village
Jakarta, IDN Times -- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan, pembentukan platform Jejaring Desa ASEAN atau ASEAN Network Village (AVN) untuk memperkuat posisi desa-desa di ASEAN dengan saling berjejaring dan berkolaborasi dalam menghadapi tantangan perdesaan.
Jejaring desa ASEAN juga akan memperluas akses potensi desa sehingga memberikan peluang lebih besar bagi produk desa menembus pasar regional dan internasional.
"ASEAN Villages Network (AVN) membuat suara desa didengar di tingkat lokal, nasional, dan regional hingga internasional," kata menteri yang akrab disapa Gus Halim ini, Rabu (10/05/2023).
Di samping itu, dengan berjejaring, desa-desa ASEAN dapat bertukar strategi dalam infrastruktur serta penggunaan digital, meningkatkan keterampilan, serta mempromosikan inovasi digital di tingkat perdesaan.
Gus Halim juga menjelaskan, Jejaring Desa ASEAN atau AVN juga merupakan platform terbuka untuk mendiskusikan dan mempertukarkan (sharing knowledge) berbagai isu yang terkait dengan pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan dan kebijakan pembangunan perdesaan di masa mendatang.
Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ASEAN, dengan menggunakan forum pembelajaran kolaboratif sebagai pendorong berbagi praktik baik, saling belajar, mempromosikan pengembangan masyarakat pedesaan yang inovatif, progresif, mandiri, dan berkelanjutan.
Hal ini akan berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang peduli di negara-negara anggota ASEAN. Dengan demikian, desa-desa di ASEAN akan semakin kuat. "Jaringan desa-desa di seluruh ASEAN juga akan berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman yang lebih baik terkait budaya, serta memperkuat identitas ASEAN," kata Gus Halim.
1. ANV dapat menjawab tantangan desa, mulai dari ketahanan pangan, konektivitas, hingga pasokan listrik dan air
Gus Halim juga menjelaskan latar belakang dari AVN adalah karena pembangunan pedesaan masih menjadi fokus utama pembangunan di Asia Tenggara, yang merupakan rumah bagi 8,5 persen populasi dunia serta pandemik COVID-19 memperparah tantangan yang sudah ada sebelumnya terhadap pembangunan perdesaan.
Tantangan seperti ketahanan pangan, konektivitas, pasokan listrik dan air, pendidikan/literasi, ketenagakerjaan, migrasi ke daerah perkotaan, reformasi pertanahan, dan defisit infrastruktur. "Pandemi ini juga telah mengganggu upaya untuk mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030," katanya.
Untuk diketahui, acara puncak KTT ASEAN ke-42 digelar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dari 9-11 Mei 2023. Penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN 2023 di Labuan Bajo ini akan memberikan dampak pada masyarakat, khususnya dalam mendorong kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja.
Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (SOMRDPE) ASEAN menjadi salah satu badan sektoral Pilar Kerja Sama Masyarakat Sosial Budaya yang terdiri atas para pejabat senior negara anggota ASEAN yang membidangi pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan.
Di Indonesia, Focal Point (Pumpunan Nasional) SOMRDPE ASEAN dipercayakan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sejak tahun 2020 melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, selaku ketua Pilar Sosial Budaya ASEAN di Indonesia dan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Penanggung Jawab Penyelenggaraan Kegiatan Pumpunan Nasional ASEAN Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication.