Jakarta, IDN Times - Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, menilai positif pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin yang mengakomodir program unggulan dari presiden terpilih. Namun, kebijakan itu tidak bisa terburu-buru diwujudkan.
Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih belum menetapkan pemenang pemilu 2024. Maka, Anies menyentil Jokowi yang tak memiliki etik lantaran tetap membahas program makan siang gratis di sidang kabinet pada 26 Februari 2024 lalu di Istana Kepresidenan. Padahal, proses penghitungan suara masih berlangsung.
"Jadi, pemerintahan yang mau selesai dan mengakomodasi (program pemerintahan selanjutnya), itu baik. Nah, pertanyaannya kapan itu dimulai, pengakomodasian itu? Pengakomodasian itu dimulai sesudah badan penyelenggara pemilihan umum memutuskan secara legal si A, B, C sebagai pemenang (pemilu)," ujar Anies di Jakarta Utara, Jumat (1/3/2024).
Pemerintah kemudian menggunakan dasar pengumuman KPU tersebut untuk memanggil pemenang pesta demokrasi. Dalam dialog itu, pemerintah yang akan usai, menanyakan kepada pemenang pemilu apa saja program yang perlu dimasukan ke dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN).
"Nah, itu baik. Tapi, kalau belum ada ketetapan, namun (pembahasan program) sudah dimulai, berarti ada masalah etika lagi," katanya.
Meski begitu mantan Gubernur DKI Jakarta itu memuji sikap keterbukaan pemerintahan yang akan lengser untuk mengajak dialog pemenang pemilu, dan membantu dalam proses transisi. Anies pun memiliki pengalaman pribadi ketika hendak memimpin DKI Jakarta pada 2017.
"Jadi, kami sudah terpilih jadi calon gubernur. Kemudian, gubernur yang bertugas tidak memberikan ruang. Wah, repot itu. Persoalannya kapan mulai terbuka," tutur dia lagi.