Ini Program Prabowo-Sandiaga untuk Cegah Praktik Korupsi

Menanggapi OTT KPK yang mayoritas tersangkanya adalah kepala daerah, Sandi menyebut perlu mengkaji bahkan merombak regulasi pemilihan kepala daerah yang memakan banyak ongkos politik.

“Barangkali, kita ulang regulasinya dari segi pemilihan kepala daerah, atau sistem perpolitikan kita, atau kita bisa lebih tegas kepada dunia usaha dan pembuat kebijakan dari segi kasus-kasus per data. Nah, ini yang harus kita lakukan bersama-sama dan bukan hanya pemerintah tapi juga dunia usaha, aktivis anti-korupsi, semua duduk sama-sama dan membicarakan regulasi seperti apa yang kita perlu ubah supaya kita bisa cegah korupsi,” paparnya.

Kembali pada siklus di dalam dunia usaha, Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengaku akan membenahi badan legislasi pemerintah dan regulasinya. “Itu (pencegahan korupsi) itu sangat penting, harus membenahi legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan siklus itu,” ucapnya.

Sandiaga mengatakan jika dirinya dan Prabowo akan mengedepankan pemberantasan tindak korupsi. “Pemberantasn bukan hanya pemberantasan yang saat ini sudah dilakukan KPK. Kita sangat mengapresiasi, tapi kita terenyuh begitu Ketua KPK bilang kalau mau OTT tiap hari itu bisa. Nah, berarti kan gak ada perubahan mindset. Berarti kita harus lihat lagi dari awal, dari hulunya, bagaimana kita bisa mencegah kegiatan korupsi ini. Mungkin kita ubah proses politik. Mungkin kita ubah juga proses dari segi bagaimana korupsi itu timbul,” ujarnya.

Menurut Sandiaga, penyebab korupsi banyak ditemukan pada dunia usaha yang memanfaatkan politik. Sandiaga mengaku siap melakukan diskusi bersama para pelaku usaha untuk menghentikan tindak korupsi.

“Kalau berkaitan dengan dunia usaha, kita lakukan diskusi terbuka dengan dunia usaha kenapa ini bisa terjadi terus menerus dan polanya semakin lama semakin canggih korupsi kita. Nah ini, kita perlu duduk bersama dan jangan saling menyalahkan. Kita coba cari bagaimana menghentikan siklus ini dengan melakukan pencegahan korupsi. Mungkin ada Perpu yang diperlukan, mungkin ada undang-undang yang harus diperbaiki. Ini harus kita dorong bersama,” pungkasnya.