Protes WNI dari Tiongkok, Bupati Natuna: Namanya Orang Kampung

04 Feb 2020, 10:48 WIB

(Bupati Kepulauan Natuna Abdul Hamid Rizal) IDN Times/Aldzah Fatima Aditya

Jakarta, IDN Times - Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, aksi penolakan masyarakatnya terkait dengan kedatangan warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Tiongkok muncul karena kurangnya sosialisasi. Abdul menjelaskan kurangnya sosialisasi tersebut membuat masyarakat merasa cemas sehingga takut tertular virus corona yang mematikan itu.

Karena kekisruhan di Kepulauan Natuna itu, maka Abdul dan beberapa pejabat terkait termasuk Mendagri Jenderal (Purn) Tito Karnavian dan Menteri Kesehatan Terawan Putranto diminta menghadap Menkopolhukam, Mahfud MD pada hari ini, Selasa (4/2) di kantornya.

"Biasa, namanya orang kampung. Belum pernah ada yg begitu, jadi merasa was-was, ada apa ini dikarantina? Sekarang kami sudah menggerakkan tim-tim yang di lapangan, untuk menyosialisasikan supaya masyarakat tidak terlalu cemas," ujar Abdul bertemu Menkpolhukam di kantornya.

Lalu, apa yang akan dilakukan oleh pemda agar masyarakat lokal pada akhirnya bersedia menerima kehadiran ratusan WNI yang tengah diobservasi apakah terinfeksi virus corona atau tidak usai kembali dari Kota Wuhan?

1. Usai diberi pemahaman, warga lokal Natuna akhirnya mengerti upaya pemerintah melakukan karantina terhadap ratusan WNI

(Warga Natuna berunjuk rasa menolak kehadiran ratusan WNI dari Wuhan) ANTARA FOTO/Cherman

Abdul mengatakan perlahan-lahan warga lokal di Kepulauan Natuna sudah mulai mengerti tujuan dari proses karantina yang dilakukan. Hal itu merupakan prosedur yang wajib dilakukan sesuai dengan standar badan kesehatan dunia, WHO.

Pemerintah pusat pun telah memberikan jaminan ratusan WNI yang diboyong dari Kota Wuhan tidak dalam keadaan sakit. Walau belum tentu tidak terinfeksi virus mematikan yang telah merenggut lebih dari 300 jiwa itu.

"Sekarang nampaknya sudah mulai mengerti tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, jadi (masyarakat) udah mulai tenang lah," ungkap Abdul.

Namun, ada pula warga yang masih menolak sehingga ia memilih untuk pindah ke pulau lain.

2. Pemerintah pusat tak hanya beri perhatian WNI yang diboyong ke Natuna tapi juga warga lokal

(Jumpa pers Menkopolhukam usai rapat mengenai virus corona) IDN Times/Aldzah Fatima Aditya

Selain itu, Ahmad juga mengatakan ia telah mendapatkan penjelasan bahwa pemerintah pusat yaitu Kemenko Polhukam, Kemenkes dan Kemendagri akan menangani semua permasalahan yang terjadi di Natuna. Sehingga, bukan hanya 238 WNI dari Tiongkok yang diperhatikan, tetapi masyarakat Natuna secara keseluruhan, kata Abdul, juga akan mendapatkan perhatian yang sama.

"Untuk menyosialisasikan supaya masyarakat tidak terlalu cemas dan tadi kami sudah mendapat penjelasan dari Menko polhukam, Menteri kesehatan, Mendagri, bahwa pemerintah akan menangani semua permasalahan yang ada di Natuna dengan masyarakat yang ada di Natuna. Jadi, tidak hanya menangani yang pulang, tapi masyarakat Natuna juga ditangani," ungkapnya.

3. Bupati Natuna bertemu dengan Menko Polhukam, Menkes, Mendagri untuk bahas evakuasi di Natuna

Ilustrasi - Petugas medis menyemprotkan disinfektan ke WNI yang baru tiba dari Wuhan, China. (ANTARA FOTO/Kementerian Luar Negeri)

Bupati Abdul berada di Kemenkopolhukam untuk ikut rapat koordinasi membahas penolakan dan unjuk rasa yang digelar oleh warga lokal. Bahkan, sempat muncul desakan dari Komisi I DPR, agar memberi rasa aman bagi warga Natuna, 248 WNI yang diboyong dari Kota Wuhan sebaiknya diobservasi di rumah sakit apung saja.

Namun, Menteri Kesehatan Terawan Putranto menolak tegas wacana itu. Menurutnya, ratusan WNI itu tidak dalam keadaan sakit. Selain itu, tak manusiawi bila mereka malah diobservasi di rumah sakit apung.