Jakarta, IDN Times - Pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali diterapkan di DKI Jakarta. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Anies Baswedan pada Rabu (9/9/2020) malam.
Di tengah kondisi tersebut, menurut Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan akan tetap dilakukan dengan kombinasi yaitu secara virtual dan juga tatap muka.
Heru menyampaikan, terkait adanya kebijakan pengetatan PSBB, maka Istana akan menerapkan rapat terbatas dengan kombinasi. Apabila rapat diikuti oleh lebih dari lima kementerian, maka akan dilakukan secara virtual.
"Kombinasi. Jika lebih dari lima kementrian, maka diadakan video conference. Tapi kalay 1-3 atau 4 orang, bisa offline (tatap muka)," ujar Heru saat dihubungi IDN Times, Kamis (10/9/2020).
Berbeda dengan Istana, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy justru mengatakan bahwa kementeriannya tidak akan menerapkan bekerja dari rumah atau work from home.
Dia mengatakan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kementeriannya akan menerapkan shift kerja.
"Kemungkinan tidak (WFH). Paling jam masuknya saja yang dibuat giliran," kata Muhadjir saat dihubungi IDN Times, Kamis (10/9/2020).
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan kembali menarik rem darurat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi. Sehingga, Jakarta kembali ke massa PSBB awal sebelum transisi.
"Dengan melihat kedaruratan ini, tidak banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat segera mungkin. Dalam rapat Gugus Tugas Percepatan Pengendalian COVID-19 tadi sore disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat," ujar Anies dalam konferensi pers virtual, Rabu (9/9/2020).
Anies mengatakan, hal ini dilakukan semata-mata demi menyelamatkan warga Jakarta. Bila dibiarkan, maka rumah sakit tak mampu lagi menampung pasien.
"Efeknya kematian akan tinggi terjadi di Jakarta," ujarnya.