PSI Heran Anies Rilis Klarifikasi Formula E Lewat Diskominfotik

01 Okt 2021, 16:14 WIB

Jakarta selenggarakan vaksin anak usia 12-17 tahun di SMAN 20, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis (1/7/2021). (dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, IDN Times - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritisi edaran informasi klarifikasi Formula E versi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mereka juga menyoroti kualitas informasi yang diberikan tanpa sumber data, lampiran dokumen resmi maupun nama penanggung jawab yang membuat dokumen.

Edaran itu dikeluarkan dengan judul ‘Katanya vs Faktanya Formula E’ melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik). Padahal, PSI menilai, seharusnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang langsung mengklarifikasi.

“Pantas saja Gubernur Anies terkesan takut menjalani Interpelasi, kalau yang disiapkan argumentasi dangkal sebagaimana yang disampaikan Diskominfo, kemungkinan Pak Anies akan dipermalukan oleh argumentasinya sendiri,” ujar anggota Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, Justin Untayana, dalam keterangannya, Jumat (1/10/2021).

1. PSI katakan hanya berpijak pada dokumen resmi

Default Image IDN

Justin mengungkapkan, terkait dengan Formula E, PSI selalu berpijak pada dokumen resmi pemerintah. Mulai dari APBD 2020 hingga hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta.

“Mengungkap fakta itu harus berdasarkan data, bukan asumsi apalagi angan-angan. Kami heran mengapa Gubernur Anies tidak pernah menjelaskan sendiri soal Formula E, apa memang Gubernur tidak percaya diri sehingga harus sembunyi dan menunjuk bawahannya?” ungkap Justin

2. Pemprov DKI disebut belum serahkan revisi studi kelayakan

Facebook.com/AniesBaswedan

Pemprov DKI, kata Justin, juga belum menyerahkan revisi studi kelayakan Formula E Jakarta dan juga kesepakatan Jakpro dengan FEO (Formula E Operations) terbaru, meski berkali-kali diminta di berbagai forum rapat komisi ataupun rapat paripurna. Dokumen itu disebut dalam publikasi Diskominfotik kepada DPRD DKI Jakarta.

“Pembahasan resmi anggaran triliunan rupiah yang asalnya dari keringat rakyat, seharusnya di rapat paripurna yang terhormat bukan lewat internet atau pun selebaran. Sampai kini kami belum terima dokumen resmi terkait Formula E, apa hanya yang diundang makan bisa lihat?” kata dia.

3. Wagub DKI jawab kenapa klarifikasi Formula E dirilis dari PPID

Default Image IDN

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara soal dirilisnya edaran terkait Formula E yang dikeluarkan Diskominfotik DKI. Dia mengakjui isu Formula E ini harus dijawab, namun lebih baik sekaligus dari pada dijawab orang per orang

"Kan di luaran beredar pembiayaannya dianggap fantastis, itu kan harus dijawab. Daripada dijawab orang per orang, lebih baik dijawab resmi oleh PPID sehingga di situ dapat dengan jelas. Informasinya sampai Rp2,3 triliun. Itu kan tidak betul, tidak pernah kita membayar commitment fee segitu," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Kamis (30/9/2021).