Jakarta, IDN Times - Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur resmi melarang keberadaan organisasi massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal itu dibacakan oleh majelis hakim dalam sidang putusan yang digelar pada Senin (7/5).
Apa saja yang disampaikan oleh majelis hakim? Dan apa reaksi dari massa HTI usai mendengar putusan tersebut?
Menurut majelis hakim, sejak awal HTI bukan sekadar kelompok dakwah, melainkan sudah masuk ke dalam kategori kegiatan partai politik. Selain itu sudah dicurigai melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila.
"Majelis hakim berpendapat HTI sama seperti Hizbut Tahrir global yang sudah masuk ke dalam kategori partai politik. Oleh sebab itu tindakan tergugat (Menkum HAM) yang mencabut surat badan perkumpulan sudah tepat," ujar majelis hakim membacakan amar putusan.
Selain itu, mereka juga mempertanyakan mengapa pemerintah sejak awal justru memberikan izin menjadi ormas ketimbang partai politik.
Dengan adanya putusan dari PTUN, maka ormas tersebut tetap tidak diizinkan untuk beroperasi di Indonesia. Pengikutnya pun juga dilarang untuk menyebarluaskan ideologi HTI
Sementara, putusan yang disampaikan oleh majelis hakim ditanggapi kekecewaan ribuan massa HTI yang sejak pagi sudah menyemut di luar ruang pengadilan. Mereka di luar meneriakkkan "Allahu Akbar" dan "khilafah".
"Kita tidak perlu izin dari manusia untuk berdakwa. Allahu Akbar! Khilafah... Khilafah!," teriak ribuan massa HTI.