Puan Bermasalah dengan Warga Sumbar, PDIP Makin Terkucilkan di Minang?

Anggota DPR RI dari Sumatra Barat, Guspardi Gaus, angkat bicara mengenai pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyinggung warga Sumbar. Guspardi menyayangkan pernyataan Puan Maharani yang seakan-akan menganggap warga Sumbar tidak Pancasilais. Politisi PAN ini meminta Puan kembali membaca sejarah bangsa.

“Warga Minang sangat Pancasilais, terlebih sejumlah tokoh bangsa seperti Bung Hatta, Agus Salim, Sutan Syahrir, M. Yamin, dan masih banyak lagi yang merupakan warga Minang adalah aktor di balik kelahiran Pancasila dan merumuskan UUD 1945 serta mempunyai andil yang besar dalam sejarah memperjuangkan bangsa ini,” imbuh legislator dapil Sumbar II itu.

Senada dengan Guspardi, Ketua DPD Partai Gerindra Sumatra Barat Andre Rosiade menegaskan, rakyat Sumbar sangat Pancasilais. Sebab, banyak tokoh pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang lahir dari Minang. Dengan demikian, kata Andre, Sumbar adalah provinsi yang sangat mendukung negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila. 

Teks Proklamasi yang dibacakan oleh Presiden Sukarno turut ditandatangani oleh Bung Hatta. Artinya, menurut dia, Sumbar adalah bagian dari wilayah Indonesia yang sangat mendukung Pancasila sebagai dasar negara.

Akan tetapi, Andre meyakini pernyataan Puan tersebut tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan rakyat Sumbar. Namun demikian, Andre menyarakan agar Puan menyampaikan klarifikasi atas pernyataannya yang telah menimbulkan kontroversi. 

"Nah, tapi saya ingin berprasangka baik saja, bahwa pernyataan itu tidak bermaksud mendiskreditkan rakyat Sumbar. Nah, saran saya supaya tak berpolemik berkepanjangan Mbak Puan ini klarifikasi. Jangan sampai, mohon maaf, Mbak Puan punya persepsi karena PDIP tak menang di Sumbar, seakan akan kami tak Pancasilais gitu. Kami sangat Pancasilais," ujar Andre.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tak berkomentar banyak soal keraguan Puan terhadap masyarakat Minang. Mardani meminta, PDIP tak menyalahkan masyarakat Sumbar yang tak menyukai PDIP.

“PKS tak menuduh macam-macam terhadap daerah tersebut. Kami memilih memperbaiki pelayanan ketimbang menuduh. Pemilu bukan tentang iri hati. Jika tidak terpilih, maka yang salah bukan masyarakat, tapi partai yang ikut kompetisi,” ujar Mardani.

“Buruk rupa, cermin dibelah, jangan membelah cermin dan menuduh segala keburukan berasal dari orang lain. Bercermin. Kalau tidak terpilih, maka tingkatkan pelayanan dan peduli pada wong cilik. Itu kuncinya. Mari berkompetisi secara sehat saja tanpa harus menyalahkan apalagi saling tuduh,” sambungnya.

Menjawab protes partai lain, politisi PDIP Arteria Dahlan mengajak masyarakat Sumbar untuk tidak terpancing emosi atas pernyataan Puan. Ia memastikan tidak ada maksud Puan untuk menyinggung perasaan masyarakat Minang.

“Mbak Puan itu orang Minang, ayahnya Alm. Taufiq beliau itu Datuk, Datuk Basa Batuah, orang Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat. Bahkan ibunya, Ibu Megawati Soekarnoputri pun memiliki darah Minang bergelar Puti Reno Nilam. Nenek beliau, Ibu Fatmawati, anak dari seorang tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Kakeknya pun dalam perjuangan kemerdekaan, berjuang bersama-sama dengan Bung Hatta, M Yamin, KH Agus Salim, M. Natsir, Ibu Hj. Rangkayo Rasuna Said, para tokoh-tokoh Minang kala itu,” kata Arteria.

Sebagai orang Minangkabau, Arteria mengaku diberi kesempatan oleh Taufiq Kiemas, Megawati, dan Puan untuk menempati posisi strategis partai. Hal tersebut dilakukan PDIP untuk menghargai masyarakat Minang.

“Saya berasal dari keluarga Masyumi, nenek saya ditangkap Bung Karno karena PRRI. Tapi justru saya direkrut oleh Pak Taufiq, diberikan ruang dan kesempatan untuk berekspresi di partai hingga pada akhirnya diberikan kesempatan untuk menjadi calon anggota legislatif dan pada akhirnya menjadi anggota DPR terpilih,” ujarnya.

“Bayangkan, beliau menempatkan saya orang Minang di basis suara PDIP, daerah prestige, di Tulungagung, Blitar, dan Kediri, hanya untuk memberikan ruang adanya Anggota DPR RI PDIP yang berdarah Minang. Karena beliau yakin akan sulit bagi saya untuk terpilih melalui dapil Sumbar,” sambungnya.

Dari polemik Puan dan Sumbar, Ujang menilai PKS sedang diuntungkan dengan peristiwa ini. PKS menjadi satu-satunya partai yang sejalan dan senapas dengan karakter masyarakat Minang.

“Di sana (Sumbar) yang kuat PKS, PKS-PDIP tak pernah bertemu,” ujarnya.

Mengenai masyarakat Minang yang tak menyukai PDIP, Ujang menyebut ada dua faktor penyebab partai banteng itu terkucilkan di Sumbar.

“Pertama, PDIP tidak terlalu ramah terhadap Islam dan tokoh-tokoh Islam, seperti Dewi Tanjung yang mengkritik keras tokoh-tokoh Islam, sering mengecam Islam, itu kan dari PDIP. Itulah sebenarnya bukti dan fakta PDIP kurang bisa diterima masyarakat Sumbar,” kata Ujang.

Faktor kedua, mengenai isu Partai Komunis Indonesia (PKI) yang melekat pada PDIP. Menurut Ujang, masyarakat Sumbar yang agamis sangat bertentangan dengan PKI.

“PDIP ini banyak mengakomodir keturunan-keturunan PKI, seperti Ribka Tjiptaning misalnya. Dia membuat buku ‘Aku Bangga Jadi Anak PKI’, itu sangat bertentangan dengan masyarakat Sumbar,” kata dia.