Puan Minta Jokowi Evaluasi Menkominfo Budi Arie Buntut Peretasan PDNS

04 Jul 2024, 13:22 WIB

Ketua DPR RI, Puan Maharani (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengevaluasi pihak-pihak yang merasa lalai dalam menangani peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.

Puan mengatakan menteri merupakan seseorang yang ditunjuk untuk membantu tugas presiden dalam mengurus negara sehingga bisa dievaluasi oleh presiden.

"Menteri itu merupakan orang yang membantu presiden jadi ya selama dalam menjalankan tugasnya tidak bisa maksimal ya mungkin bisa dievaluasi oleh presiden," kata Puan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

1. Puan komentari mundurnya Dirjen Aptika

Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Pada kesempatan itu, Puan turut menanggapi mundurnya Samuel Pangerapan Abrijani dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika (Aptika). Menurut dia, sejatinya bila ada pihak-pihak yang merasa lalai terhadap kasus peretasan PDNS 2 Surabaya ini sebaiknya memang mengevaluasi diri.

"Jadi secara konkret dievaluasi kemudian tindaklanjutnya seperti apa, pihak pihak yang kemudian merasa lalai atau kemudian bertanggung jawab, ya sebaiknya bisa mengevaluasi diri," kata Puan.

2. Komisi I soroti kasus peretasan data

Logo Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) (IDN Times/Misrohatun)

Lebih lanjut, Puan mengatakan, peretasan terhadap pusat data nasional ini telah menjadi hal yang disorot oleh Komisi I DPR RI. DPR menilai, peristiwa seperti ini seharusnya tidak terjadi. Mengingat pusat data nasional ini merupakan salah satu objek vital.

"Ini kan memang satu hal yang menurut kami di DPR sudah dibahas di Komisi I hal yang harusnya tidak terjadi seperti ini," kata dia.

3. Jokowi perintahkan data pulih pada Juli

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto ketika berkunjung ke kantor BSSN. (Dokumentasi Polhukam)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, mengatakan Jokowi memerintahkan data yang sempat dikunci di PDNS 2 Surabaya ditargetkan dapat kembali pulih pada Juli 2024.

"Rapat koordinasi hari ini untuk membahas terkait tindak lanjut perintah dari Bapak Presiden, agar seluruh layanan publik dapat kembali normal pada Juli 2024," ujar Hadi.

Peretas alias hacker ransomware terhadap PDNS akhirnya merilis kunci pembuka secara gratis data yang dikunci ransomware tersebut.

“Brain Cipher mendistribusikan kunci deskripsi secara gratis,” bunyi cuitan dari @stealthmole_int, Rabu (3/7/2024) kemarin.

Dilampirkan pula tangkapan layar unggahan dari Brain Chiper. Mereka juga menyertakan tujuh pertanyaan populer mengapa mereka menyerang pusat data Indonesia.