Jakarta, IDN Times - Putri Sulung Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gusdur), Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, berharap agar Anwar Usman tak lagi menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kepada Hakim MK Anwar Usman, saya mendorong untuk mengundurkan diri. Mengapa, karena sudah jelas memang terjadi pelanggaran berat keputusan MKMK kemarin,” kata dia kepada wartawan saat ditemui di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).
Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada pelanggaran kode etik berat Anwar Usman dinilai sebagai putusan sanksi yang tidak sepadan. Sebab, Anwar Usman hanya dijatuhi sanksi dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK.
“Tetapi memang keputusan tersebut diikuti dengan sanksi yang tidak sepadan dengan pelanggaran berat itu sendiri dengan berbagai pertimbangan,” kata dia.
Dia mengatakan, Anwar Usman harus dari hatinya sendiri mau mundur dari jabatannya sebagai Hakim MK. Maka dia mengetuk hati Anwar untuk cabut dari kursi hakim MK.
Langkah Anwar jika mau angkat kaki dari MK, kata dia, bisa berkontribusi pada kembalinya nama baik MK.
“Oleh karena itu karena mengharapkan dari mekanisme legal formal itu akan sulit, karena itu saya mengetuk hati pak Hakim MK Anwar Usman untuk mengundurkan diri saja, demi mengembalikan marwah MK sendiri, karena untuk kepentingan yang lebih jauh lebih panjang untuk bangsa ini,” ujarnya.
MKMK menjatuhkan putusan bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat terkait konflik kepentingan putusan perkara 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Ketua MKMK Jimly Ashhiddiqie dalam amar putusannya menjatuhkan sanksi Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MK.
Anwar Usman mengklaim putusan dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden itu demi kepentingan generasi muda ke depan. Putusan itu yang berujung pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK.
"Jadi sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi bukan berlaku untuk hari ini, tapi berlaku untuk generasi yang akan datang. Berbeda halnya dengan politisi yang, mohon maaf, mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pemilu. Putusan MK sekali lagi tidak berlaku untuk saat ini saja tetapi berlaku untuk seterusnya," kata dia dalam konferensi pers di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).