Ragam Jurus Pemerintah Tumbangkan COVID-19, PSBB hingga PPKM Level

Jakarta, IDN Times - Kasus positif COVID-19 pertama kali diumumkan pada awal Maret 2020. Kala itu, pemerintah masih meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik.

Masuk pertengahan Maret 2020, kasus positif terus bertambah. Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tujuannya, untuk mempercepat penanganan COVID-19 di Tanah Air.

Aturan tersebut diteken pada 31 Maret 2020. Sejumlah aturan dibuat dalam PP Nomor 21 Tahun 2020, di antaranya pemerintah meliburkan kegiatan pembelajaran di sekolah.

Selain itu, kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum juga dibatasi. Bagi daerah, pemberlakuan PSBB harus diusulkan gubernur, bupati/wali kota melalui Kepala Satgas Penanganan COVID-19.

Di antara wilayah yang menerapkan PSBB pada Maret 2020 yakni DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa kali memperpanjang PSBB per dua pekan karena kasus COVID-19 masih tinggi.

Aturan PSBB ternyata tidak efektif menekan laju kasus COVID-19. Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan baru dengan karantina wilayah yang diyakini lebih efektif mengurangi kasus.

Namun, ledakan kasus kembali terjadi usai Lebaran 2020 hingga pemerintah mengeluarkan kembali kebijakan baru dengan nama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Aturan ini lagi-lagi belum ampun menangani COVID-19, dan pemerintah memutuskan kebijakan baru lagi bernama PPKM Darurat.

Kini, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan baru lagi dengan menyebut PPKM level setelah Presiden Jokowi resmi memperpanjang masa PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021.

Ini deretan kebijakan pemerintah selama menghadapi pandemik COVID-19.