Rapat Pansus Papua dengan Aktivis, DPD: Kita Harus Akui Ada Kekerasan

19 Nov 2019, 12:57 WIB

(Rapat Dengar Pendapat Pansus Papua DPD RI, Senin [18/11]) IDN Times/Isidorus Rio

Jakarta, IDN Times - November ini, panitia khusus (Pansus) Papua bentukan DPD RI mulai bergerak untuk menangani penyelesaian kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.

Salah satu yang mulai dilakukan adalah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang KontraS, Amnesty Internasional, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada Senin (18/11) malam, di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat.

1. RDP dianggap perlu karena DPD ingin punya "amunisi" saat bertemu pemerintah pusat

Rapat Dengar Pendapat DPD RI dengan aktivis HAM, Senin (18/11). IDN Times/Isidorus Rio

Menurut salah satu senator DPD perwakilan dari Riau, Muhammad Ghazali, dirinya beranggapan bahwa RDP ini penting untuk dilakukan agar Pansus Papua punya mateir yang cukup untuk dibawa ke pemerintah pusat.

"Saya pribadi merasa, RDP ini perlu karena kami ingin peluru DPD ini penuh nantinya saat bertemu Menko (Polhukam), Menhan, dan BIN, untuk membahas isu terkait kekerasan HAM di Papua," jelas Ghazali.

2. Pemerintah didesak untuk mengakui bahwa ada kekerasan oleh negara di Papua

Para tersangka tahanan politik Polda Papua yang ditahan sementara di Polda Kaltim berharap pulang ke Papua (Dok. IDN Times/Istimewa)

Lebih lanjut, menurut senator DPD asal Aceh, yang juga anggota Pansus Papua, Fachrul Razi, sebelum membicarakan solusi damai, pemerintah harus lakukan satu hal penting.

Menurut pria yang juga merupakan penyintas konflik di Aceh pada 2001 dahulu, ia menyebut bahwa parlemen dan pemerintah pusat harus menyepakati satu hal krusial.

"Pansus harus mampu jujur katakan bahwa ada kekerasan di Papua. Kekerasan oleh negara kepada masyarakat Papua harus diakui. Itu dulu. Itu untuk meluluhkan masyarakat dan pelan-pelan mampu dan mau percaya lagi ke pemerintah," tegasnya.

3. KontraS sarankan DPD susun dialog damai dengan jelas dan sistematis

Twitter/@KSPgoid

Lebih lanjut, perwakilan KontraS yang diundang oleh DPD, juga turut memberikan saran. Menurut Koordinator KontraS, Feri Kusuma, pihaknya menyarankan agar wacana dialog damai dari Pansus harus dirumuskan dengan benar.

"DPD harus identifikasikan dialog damai maunya yang seperti apa. Siapa saja yang diajak, penegagakan hukumnya nanti bagaimana, intinya, memastikan juga nantinya bahwa siapa pun yang lakukan kekerasan HAM di Papua harus diproses," tegas Feri.