Jakarta, IDN Times - Badan Legislasi DPR pada Rabu (6/4/2022) membahas sejumlah perubahan dalam pasal yang ada di Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual (TPKS).
Dalam Rapat Pleno Pengambilan Keputusan I atas hasil Pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disiarkan secara daring, tim perumus panitia kerja RUU TPKS sepakat mengubah pasal. Usai itu, RUU TPKS akan disidangkan dalam paripurna dan disahkan menjadi UU.
Salah satu pasal yang diubah adalah pasal 25 yang berkenaan dengan bukti keterangan saksi atau korban disabilitas.
Adapun bunyi pasalnya menjadi "Keterangan Korban atau Saksi Penyandang Disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Korban atas saksi orang yang bukan Penyandang Disabilitas"
Semula, bunyi pasal tersebut adalah "Penilaian atas kekuatan pembuktian dari keterangan Saksi dan/atau Korban Penyandang Disabilitas dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nurani dan kesesuaian dengan alat bukti lainnya dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas”
Dalam rapat ini juga ada perubahan, yakni ayat 5 dihapus dan digantikan dari ayat 6.
Dari awalnya “Dalam hal Saksi dan/atau Korban merupakan Penyandang Disabilitas mental dan/atau intelektual, hakim wajib mempertimbangkan hasil pemeriksaan kesehatan jiwa atas kecakapan mental dan/atau intelektual Saksi dan/atau Korban untuk menjalani proses peradilan pidana dalam menilai kekuatan pembuktian dari keterangan Saksi dan/atau Korban tersebut”
Menjadi "Keterangan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib didukung dengan penilaian personal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan”
Hal lain yang dibahas adalah pasal 35 terkait restitusi.
“Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (7) negara memberikan kompensasi kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan”
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, memberikan penjelasan dalam rapat di Gedung DPR terkait hal itu.
“Mohon maaf, Pasal 35 ada penambahan frase, sekali lagi tak ubah substansi, agar tidak timbulkan interpretasi,” kata dia.
Penambahan yang dimasukkan adalah kalimat “Negara memberikan kompensasi sejumah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai putusan pengadilan”
Rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I ini berlangsung pada Rabu (6/4/2022) pukul 10.00 WIB. Pada sidang tersebut, disepakati bahwa RUU TPKS akan dibawa ke rapat sidang paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
“Saya tetap harus menanyakan untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota Badan Legislasi (Baleg) bersama pemerintah, apakah RUU TPKS ini bisa diteruskan dalam sidang paripurna untuk pembicaraan tingkat dua?” tanya Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dalam rapat yang disiarkan daring, Rabu (6/4/2022).
Pertanyaan ini disambut setuju dan riuh tepuk tangan para peserta rapat. Supratman akhirnya mengetok palu, tanda bahwa pernyataan tersebut sah disetujui anggota legislatif.