Rapor BEM UI untuk 2 Tahun Jokowi: 6 Menteri Dapat Skor E, 3 Lainnya D

Ada benang merah mengapa Menko Polhukam, Menkumham, dan Ketua KPK dinilai perlu segera diganti dari kabinet Jokowi-Ma'ruf. Sebab, di lini ini, upaya penegakan hukum dinilai lemah.

Bahkan, semakin banyak warga yang terjerat bui hanya karena bersuara di media sosial. Ada yang memprotes mengenai tak becusnya penanganan kasus rasuah di media sosial, lalu berujung dengan ancaman bui melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 

"Di sektor penanganan korupsi, Jokowi-Ma'ruf Amin pernah berjanji untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 2019 mengenai KPK. Ini merupakan revisi dari UU Nomor 30 Tahun 2002," ujar BEM UI dalam keterangan tertulisnya pada Rabu malam, 20 Oktober 2021. 

Menurut BEM UI, bukan tanpa sebab bila UU KPK buru-buru untuk direvisi. Bahkan, prosesnya tak memakan waktu selama satu bulan. 

"Hal ini jelas melemahkan KPK. Selain itu, revisi UU itu disusun selama 13 hari. Presiden Jokowi pun enggan menerbitkan Peraturan Pengganti UU meski sudah didesak oleh berbagai kalangan masyarakat, menyebabkan pengesahan UU ini problematik," kata mereka. 

Maka, kini dampaknya mulai terlihat. Pemberantasan korupsi melemah. Bahkan, ada kasus rasuah yang untuk kali pertama dihentikan alias SP3. 

"Alhasil, indeks persepsi korupsi (IPK) anjlok, tingkat kepercayaan publik ke KPK makin rendah, angka Operasi Tangkap Tangan (OTT) pun juga menurun," tutur dia lagi.

Situasi makin pelik ketika Jokowi tidak berbuat apapun saat 58 pegawai dipecat dari KPK dengan alasan tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). "KPK yang dipimpin oleh Firli Bahuri dan jajarannya juga tercatat beberapa kali melanggar kode etik, tapi hanya dikenakan sanksi ringan dari Dewan Pengawas KPK," ujarnya. 

Di sisi lain, BEM UI menjelaskan mengapa Menkumham dan Menko Polhukam perlu ikut diganti dari kabinet Indonesia Maju. Salah satu yang jadi sorotan adalah makin banyaknya warga yang takut bersuara karena bakal dijerat dengan UU ITE. 

"Revisi UU ITE yang semestinya melindungi hak kebebasan berpendapat masyarakat di ruang digital, sampai hari ini masih problematik karena masih juga mengandung pasal multitafsir yang rawan disalahgunakan untuk mengkriminalisasi korban," kata BEM UI. 

Padahal, dalam rapat pada 15 Februari 2021 lalu, Jokowi telah memberikan arahan agar aturan tersebut direvisi. Alih-alih melakukan revisi, pada 23 Juni 2021 lalu, pemerintah justru menerbitkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri terkait pedoman implementasi UU ITE. 

"Penerbitan SKB 3 Menteri ini menjadi aktualisasi dari wacana pembentukan pedoman interpretasi UU ITE yang hanya berisikan penjelasan mengenai Pasal 27, 28, 29, dan 30 UU ITE," ujar mereka. 

Dari sini, BEM UI menilai Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasonna Laoly gagal dalam memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. BEM UI juga mewanti-wanti Kapolri yang diberi skor D agar segera mempercepat reformasi di tubuh kepolisian. 

Menurut BEM UI, janji kampanye lainnya yang tidak ditepati oleh Jokowi-Ma'ruf Amin adalah mencegah dampak perubahan iklim dan melindungi lingkungan. Pada kenyataannya, UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara (UU Minerba) dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya malah disahkan. 

"Pengesahan kedua produk hukum ini menjadi karpet merah untuk oligarki melalui pelonggaran dan deregulasi yang jelas, merampas hak warga atas lingkungan yang bersih dan sehat sesuai Pasal 28H ayat (1) UUD 1945," ujar BEM UI. 

Alhasil, produk hukum itu menyebabkan benturan kepentingan antara oligarki, pemerintah, dan masyarakat sipil. Sejumlah warga yang tetap berkukuh memperjuangkan lingkungan, kata BEM UI, menjadi korban penangkapan aparat dan penganiayaan. Padahal, mereka melindungi tanah yang menjadi haknya agar tidak digusur. 

"Hal itu sudah terjadi di Wadas, Jawa Tengah," kata mereka lagi. 

Kini, pemerintah tengah mewujudkan pembangunan proyek food estate yang juga tak kalah problematik. Menurut BEM UI akan ada sederet permasalahan bila proyek food estate tetap dilanjutkan. 

"Seperti, adanya potensi menggantungkan nasib pangan Indonesia ke korporasi besar. Selain itu, daerah kawasan hutan berpotensi semakin berkurang untuk keperluan proyek food estate," ujarnya. 

Sementara, alasan mengapa Jaksa Agung ST Burhanuddin menjadi sosok yang sebaiknya diganti dari kabinet karena ia tak menuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu. Padahal, itu juga menjadi salah satu komitmen dan janji kampanye Jokowi. 

Bahkan, Burhanuddin pada 16 Januari 2020 menyatakan bahwa Peristiwa Semanggi I dan II tidak termasuk dalam kasus pelanggaran HAM berat. Keluarga korban juga telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Mei 2020 lalu atas tuntutan Jakgung yang bertindak sebagai pejabat publik yang menghalangi kepentingan keluarga korban. Mereka berupaya mendapatkan keadilan atas meninggalnya korban dalam Peristiwa Semanggi I dan II. 

"Sayangnya, usai keluarga korban menang di PTUN, Jaksa Agung mengajukan banding dan memenangkan banding tersebut," kata BEM UI. 

Alasan hakim di PTUN memenangkan Jaksa Agung karena keluarga korban tidak melalui banding administratif lebih dulu. "Serangkaian pernyataan dan kebohongan Jakgung Sanitiar Burhanuddin terkait penyikapannya dalam menangani Peristiwa Semanggi I dan II tampaknya cukup menjadi gambaran, bagaimana pejabat negara mengabaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu," ujar BEM UI lagi.