Ratusan Calon Mahasiswa Gagal Terima Beasiswa Bidikmisi dan PPA

Politikus Partai Golkar itu mengungkap, sebagai anggota Komisi VII, dirinya mendapatkan kuota sekitar 400 beasiswa baik Bidikmisi dan PPA dari Kemenristek Dikti untuk disalurkan kepada calon mahasiswa di Yogyakarta. Namun dari 400 calon penerima beasiswa  tersebut, hanya 180 yang disetujui oleh pihak kampus.

"Jadi ada 220 calon penerima beasiswa baik Bidikmisi dan PPA yang tak disetujui oleh pihak kampus karena beban yang harus ditanggung kampus sangat tinggi. Karena untuk penerima beasiswa Bidikmisi dan PPA kampus tak boleh lagi menarik biaya kuliah kepada mahasiswa penerima beasiswa," ujar Gandung.

Jumlah dana beasiswa Bidikmisi setiap mahasiswa mencapai Rp6,6 juta per semester. Biaya tersebut terdiri dari dua komponen yaitu bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp2,4 juta dan bantuan biaya hidup sebesar Rp4,2 juta.

Seluruh dana diberikan setiap satu semester melalui rekening kampus untuk bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan rekening pribadi mahasiswa untuk bantuan biaya hidup.

"Jadi, terkadang kebutuhan biaya penyelenggaran pendidikan misalnya satu semester Rp3,5 juta sedangkan beasiswa Bidikmisi hanya Rp2,4 juta maka kampus harus nombok Rp 1,1 juta per semester untuk setiap penerima beasiswa Bidikmisi. Jika penerima beasiswa Bidikmisi 100 mahasiswa maka kampus harus nombok Rp100 juta lebih–sehingga kampus keberatan," ungkap Gandung.

Kampus yang memiliki Fakultas Kedokteran juga banyak yang menolak beasiswa Bidikmisi karena biaya untuk kuliah kedokteran sangat tinggi dan kampus tak mampu menanggungnya sendiri.

"Pasti nombok banyak. Kalau bukan kampus negeri dan swasta yang sudah besar, kemungkinan akan menolak beasiswa Bidikmisi tersebut," tuturnya.

Sebenarnya, menurut Gandung, untuk menalangi kekurangan uang yang harus ditanggung kampus, para penerima beasiswa bersedia jika uang bantuan hidup dialihkan ke pos bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan, akan tetapi kampus tak berani mengambil keputusan itu.

"Aturannya memang jelas bahwa penerima beasiswa Bidikmisi dan PPA maka kampus tak boleh lagi narik biaya tambahan. Jika diketahui melakukan hal itu maka akreditasi kampus jadi taruhannya dan kampus tidak ada yang berani," tuturnya.‎

Lebih jauh mantan Ketua DPD Partai Golkar DIY selama dua periode ini mengatakan bahwa tahun 2019 dirinya dipercaya untuk turut membantu program beasiswa Bidikmisi dan PPA dengan target sebanyak 600 penerima beasiswa.

Agar tak ada lagi penolakan dari kampus, dirinya mengakui harus ada penyisiran secara benar mahasiswa mana yang pantas menerima beasiswa Bidikmisi dan PPA termasuk kampus yang sanggup menampung mereka.

"Kita akan menyasar terlebih dahulu pada keluarga penerima Program Keluarga Harapan atau PKH karena syarat penerima beasiswa Bidikmisi salah satunya dari keluarga PKH," tuturnya.

Agus Mulyono, salah satu Dosen Universitas Janabadra (UJB) Yogyakarta tak membantah jika banyak kampus swasta yang belum memiliki anggaran besar yang menolak beasiswa Bidikmisi dan PPA karena tidak ingin merugi banyak.

"Semakin banyak mahasiswa yang menerima beasiswa Bidikmisi atau PPA maka semakin besar dana yang harus dikeluarkan kampus untuk menombok biaya penyelenggaraan pendidikan," tutur Agus.

"Lha, kalau UJB disuruh nomboki (menombok) 100 mahasiswa pasti tak mampu," sambungnya.

Beasiswa Bidikmisi dan PPA, kata Agus, cocok untuk mahasiswa yang kuliah di PTN atau PTS yang sudah kaya sehingga bisa menutup selisih biaya penyelenggaraan pendidikan.