Refleksi HUT RI ke-77, Partai Gelora Imbau Konsep Negara Hukum Memudar

Dengan demikian, Fahri menegaskan, penegakan hukum seharusnya tidak boleh ada yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi untuk melindungi para pejabat yang terlibat kasus pidana misalnya, sementara saat melibatkan rakyat, kasusnya dibuka secara terang benderang.

Dia mengatakan, refleksi yang harus dipikirkan pemerintah dalam memperingati 77 tahun usia Indonesia ini salah satunya mengenai konsepsi negara hukum yang belakangan justru memudar.

"Kata kuncinya adalah bahwa pada momen peringatan 77 tahun Proklamasi, Partai Gelora justru mengingatkan tentang negara hukum yang memudar," ujar Fahri.

"Kita boleh terbuka oleh klaim keberhasilan jangka pendek secara sepihak, tetapi masa depan ditentukan oleh berdiri tegaknya negara hukum dan supremasi hukum," sambung dia.

Oleh sebab itu, Fahri menegaskan masalah mengenai hukum sudah selayaknya menjadi perhatian para pemimpin dan politisi agar Indonesia lebih kuat pada masa depan sebagai negara hukum.

"Itulah yang paling penting diingat setelah 77 tahun usia kemerdekaan kita. Refleksi ini punya makna besar dan penting, yakni sebagai negara hukum dan masa depan Indonesia," ucap dia.

Bahkan saat ini Indonesia dinilai sudah menjadi negara kekuasaan, dimana kekuasaan itu selalu mengintervensi dalam proses penegakan hukum. Sebagai contoh, Fahri memaparkan peristiwa penggeledahan rumah mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

"Kasus penggeledahan rumah mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump beberapa waktu lalu, bisa menjadi contoh mengenai penggunaan kekuasaan di Indonesia . Penggeledahan ini belum pernah terjadi dalam sejarah Amerika," tutur dia.

Saat berkuasa sebagai Presiden AS, Trump dinilai sangat keterlaluan karena menabrak konsepsi-konsepsi dasar sebuah negara republik dan demokrasi di Amerika.

"Sikap politiknya banyak melakukan intervensi, dan Amerika ingin mengembalikan cita rasa sebagai negara hukum dan negara demokrasi," kata Fahri.

Fahri menilai, kejadian serupa juga bisa saja terjadi di Indonesia. Sebab, penegakan hukum di Indonesia kerap dijadikan permainan politik yang melibatkan operasi intelejen.

"Bisa jadi akan ada investigasi tentang penggunaan kekuasaan suatu saat nanti, sehingga kita perlu hati-hati dalam penegakan hukum," ucap Fahri.