Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, akhirnya buka suara terkait polemik izin reklamasi kawasan Ancol. Melalui video berdurasi 11 menit 3 detik yang diunggah di kanal Youtube Pemprov DKI Jakarta pada Sabtu (11/7/2020), Anies memberikan sejumlah klarifikasi terkait hal tersebut.
Berikut penjelasan lengkapnya.
Pada awal video, Anies mengatakan Jakarta masih terancam banjir. Sebab 13 sungai dengan panjang lebih dari 400 kilometer dan 30 waduk yang ada di ibu kota mengalami sedimentasi atau pendangkalan secara alami.
Karena itu, lanjut Anies, Pemprov DKI Jakarta terus mengeruk sungai dan waduk di Jakarta. Pengerukan itu sudah berlangsung lama dan menghasilkan 3,4 juta meter kubik lumpur yang ditaruh di kawasan Ancol.
"Ini berbeda dengan proyek reklamasi yang sudah dihentikan itu. Itu bukan proyek untuk melindungi warga Jakarta dari bencana apa pun. Di sana ada pihak swasta berencana membuat kawasan komersial, membutuhkan lahan, lalu membuat daratan, membuat reklamasi," jelas Anies.
Menurut Anies, reklamasi 17 pulau yang ditolak itu melanggar Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan hilangnya kehidupan nelayan karena sebagian besar pulau reklamasi berhadapan dengan kampung nelayan. Sehingga, bukannya membantu malah berpotensi menghasilkan banjir.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2016 ini mengatakan, kegiatan reklamasi 17 pulau itu sudah dihentikan dengan cara mencabut 13 izin atas pulau sehingga tidak bisa dilaksanakan. Lalu empat pulau yang sudah terlanjur jadi harus mengikuti semua ketentuan hukum dan juga ikut memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Itu janji kita dan alhamdulillah itu sudah dilaksanakan. Jadi alhamdulillah itu sudah tuntas," jelas Anies.
Anies mengatakan lumpur hasil pengerukan sungai dan waduk digunakan untuk menambah lahan kawasan Ancol atau reklamasi. Namun, menurutnya itu dilakukan untuk menyelamatkan Jakarta dari banjir.
Ia menuding 17 pulau reklamasi yang ditolaknya itu tidak memiliki rasa keadilan sosial dan tidak memiliki kepentingan umum. Sementara di Ancol adalah proyek dari pemerintah untuk rakyat.
"Jadi pengerukannya oleh pemerintah, pengelolaan lahannya oleh pemerintah, dan pemanfaatannya untuk seluruh rakyat. Apalagi program ini tidak mengganggu kegiatan nelayan, tidak menghalangi aliran sungai manapun menuju laut, dan ini sudah berlangsung selama 11 tahun," jelas Anies.
Mantan rekor salah satu kampus di Jakarta ini membenarkan bahwa ia mengizinkan perluasan kawasan Ancol 155 hektare dengan rincian 120 hektare di sisi timur dan 35 hektare di sisi barat Ancol. Ia memastikan, pengerukan akan berjalan terus.
"Pengerukan sungai dan waduk, bahkan ke depan penggalian terowongan MRT, tanahnya pun akan ditimbun di tempat ini (Ancol)," jelasnya.
Anies juga mengatakan bahwa ia akan memanfaatkan 3 hektare hasil reklamasi untuk membangun Museum Sejarah Nabi. Nantinya museum tersebut akan dibangun di tepi pantai yang merupakan bagian dari kawasan Ancol.
"Museum ini akan menjadi museum terbesar tentang sejarah nabi di luar Saudi Arabia. Insya Allah ini akan menjadi magnet bagi wisatawan, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia," jelasnya.
Anies menyebut saat ini luas kawasan Ancol sekitar 200 hektare dengan 20 juta jumlah pengunjung setiap tahunnya. Menurutnya, perluasan Ancol diperlukan karena kawasan tersebut dirancang untuk menjadi pusat kegiatan wisata di Asia.
"Jadi lahan yang sekarang terbentuk akan dimanfaatkan untuk pengembangan, dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Dan bukan cuma untuk Museum Sejarah Nabi, tapi ini menjadi kawasan pantai terbuka untuk masyarakat," jelas Anies.
Anies menegaskan bahwa ia tak mengingkari janji kampanyenya ketika masih menjadi calon gubernur bersama Sandiaga Uno. Menurutnya, Keputusan Gubernur
Nomor 237 tahun 2020 untuk memanfaatkan lahan perluasan Ancol dengan mengedepankan kepentingan umum, ketentuan hukum, dan keadilan sosial.
"Pelaksananya adalah BUMD milik Pemprov DKI Jakarta yang harus menaati semua ketentuan hukum, termasuk ketentuan AMDAL. Lalu nantinya menjadi pantai yang terbuka untuk rakyat, kawasan liburan bagi semua," jelas Anies.