Rekonsiliasi dengan Syarat Mahar 55:45 Dianggap Tidak Rasional?

23 Jul 2019, 14:10 WIB

Tokoh PAN Amien Rais (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) memberi mahar untuk syarat rekonsiliasi dengan pembagian kursi kekuasaan 55:45. Menanggapi hal itu, Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai wajar.

Menurutnya, tidak ada rekonsiliasi ikhlas tanpa bagi-bagi kursi kekuasaan. Sebab, rekonsiliasi pasti ada ‘power sharing’.

“Yang namanya rekonsiliasi tanpa pembagian kursi itu tidak mungkin. Rekonsiliasi itu kan power sharing. Tapi porsi yang diusulkan Amien Rais tidak rasional karena sangat sulit dikabulkan Jokowi-Ma’ruf Amin,” kata Ujang kepada IDN Times, Selasa (23/7).

Lalu bagaimana respons parpol menanggapi pendapat Amien Rais?

1. PKB anggap aneh pernyataan Amien Rais

IDN Times/Irfan Fathurohman

Menanggapi hal itu, hampir semua parpol baik pendukung Jokowi maupun pendukung Prabowo di parlemen tidak sepakat dengan hal tersebut. Komentar yang menihilkan soal porsi Amien Rais datang Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid.

Jazilul menganggap pernyataan Amien Rais cukup aneh karena selama ini partai koalisi pendukung Jokowi tidak pernah mensyaratkan bagi-bagi kursi.

“PKB, Nasdem, PDIP, Golkar atau semua partai yang tergabung itu tidak mensyaratkan bagi-bagi kursi, ini aneh tamu baru datang itu malah ngatur-ngatur,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Senin (22/7).

2. Demokrat tidak menghendaki adanya praktik transaksional

IDN Times/Arief Rahmat

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan juga tidak sepakat jika bagi-bagi kursi seperti permintaan Amien Rais sebagai syarat rekonsiliasi. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan idealisme partainya.

“Kita tidak transaksional, Partai Demokrat tidak transaksional, sepenuhnya kita dukung hak prerogratif presiden,” kata Syarief, di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta.

3. PDIP anggap pernyataan Amien adalah bentuk penolakan untuk rekonsiliasi

IDN Times/Irfan Fathurohman

Beda dengan PKB dan Demokrat, PDIP justru punya tafsir sendiri soal pernyataan Amien Rais. Wakil Sekretris Jenderal PDIP Eriko Sotarduga menafsirkan soal porsi 55:45 adalah cara Amien Rais menolak adanya rekonsiliasi dan gabung ke pemerintahan.

“Mungkin beliau memang tak ingin bergabung dengan pemerintahan. Mungkin dia tetap di oposisi,” kata Eriko di Komplek Parlemen DPR RI, Jakarta, Senin (22/7).

4. PAN tidak ingin ada syarat untuk mendukung pemerintahan Jokowi

IDN Times/Irfan Fathurohman

Komentar tidak sepakat juga datang dari Partai Amanat Nasional sendiri. Hal itu disampaikan oleh Ketum PAN Zulkifli Hadan. Zulhas enggan mengomentari lebih jauh maksud Ketua Dewan Kehormatan PAN itu, karena menurutnya tidak ada syarat bagi-bagi kursi kabinet, ia mengingatkan bahwa yang berdaulat itu rakyat.

“Lain-lain nggak saya tanggapi, nggak pakai syarat-syarat, ingat yang berdaulat itu rakyat, rakyat itu yang sudah memberikan kedaulatan kepada presiden terpilih, siapa yang berdaulat? Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara,” ujar Zulhas.

5. Porsi 55:45 harus ditawar?

Doc. IDN Times

Mendengar komentar dari parpol, Ujang menegaskan bahwa memang sulit untuk merealisasikan rekonsiliasi jika porsinya 55:45. Hal itu karena kubu Jokowi memiliki kekuatan di parlemen sebesar 60 persen, bahkan lebih.

“Artinya kekuasaan di parlemen dan di eksekutif pasti tersedot oleh partai pendukung Jokowi,” kata Ujang.

“Sesungguhnya oposisi masih malu-malu membicarakan power sharing,” imbuhnya.